9 Tahun Tidak Bayar Sewa Tanah, PT KAI Tebing Tinggi Eksekusi Rumah Warga

0
193
IMG-20171114-WA0006

BuktiPers.Com – Tebing Tinggi (Sumut)

Selama sembilan tahun tidak membayar sewa lahan milik PJKA Tebing Tinggi, bangunan rumah pribadi dan sejumlah rumah sewa milik Tju Ahuat (53) yang terletak di Jalan Taman Bahagia Kelurahan Sri Padang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, dieksekusi paksa oleh tim dari satuan PT. KAI dibantu petugas Polsek Rambutan Polres Tebing Tinggi, Selasa (14/11/2017) sekira pukul 09.30 WIB.

Informasi diperoleh wartawan di lapangan, proses eksekusi yang menjadi tontonan puluhan warga dan dikawal oleh puluhan petugas dari PT. KAI dan Polsek Rambutan Polres Tebing Tinggi itu diwarnai dengan adu argumentasi antara pemilik bangunan, Tju Ahuat dengan pihak eksekutor dari PT. KAI Tebing Tinggi. Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi Asnawi Mangkualam yang juga warga disekitar akhirnya berupaya melakukan mediasi antara pihak PT.KAI dengan Tju Ahuat yang rumahnya akan dieksekusi.

Menurut Ahuat, sebelumnya saat ayahnya masih hidup, mereka pernah melakukan negosiasi sewa menyewa tanah dengan pihak PJKA. Setelah ayahnya meninggal dunia, tanah dan bangunan tersebut kemudian diambil alih dan dikelola oleh Tju Ahuat. Selanjutnya tanah seluas 1.740 meter persegi itu dikelola dengan mendirikan bangunan rumah tempat tinggal dan juga beberapa pintu rumah sewa.

Namun sejak dikelola selama 9 tahun (sejak tahun 2008), uang sewa tanah sebesar Rp 3.610.000 pertahun, tidak pernah dibayar lagi kepada pihak PT.KAI. Karena tidak dibayar, pihak PT.KAI yang telah empat kali melayangkan surat peringatan (SP) kepada Tju Ahuat tapi tidak pernah diindahkan, akhirnya melakukan eksekusi paksa.

“Kalau harus membayar hingga Rp 36 juta saya tidak sanggup lah, saya sudah bayar pajak (PBB)-nya mengapa harus bayar sewa lagi yang begitu mahal,” katanya.

Anggota DPRD Tebing Tinggi Asnawi Mangkualam selaku mediator dalam masalah tersebut menyampaikan, persoalan ekskusi lahan oleh pihak PT.KAI memang wajar dilakukan karena pihak Tju Ahuat selain memanfaatkan lahan tersebut untuk rumah pribadi juga menyewa-nyewakan kepada orang lain.

“Saya berupaya memediasi persoalan ini, sehingga diperoleh satu kesepakatan bahwa yang bersangkutan diberi waktu selama dua minggu untuk dua opsi (pilihan), yakni mengosongkan lahan ini atau membayar uang sewa sesuai luas lahan yang ditempatinya,” jelas Asnawi.

Supervisi PT.KAI dari Kota Bandung, Nasution saat dikonfirmasi wartawan disela-sela pelaksanaan eksekusi tersebut mengaku pihaknya hanya memantau jalannya ekskusi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Kami hanya memantau pelaksanaannya sudah sesuai prosedur apa tidak, sedangkan hal lainnya hanya bagian humasda yang bisa memberikan keterangan,” jelasnya.

Setelah dilakukan negosiasi dan kesepakatan, akhirnya pelaksanaan eksekusi lahan milik PT.KAI tersebut ditunda. (Dav/Red)