Antipasi Money Politik Dan Isu Sara, Panwaslu Kota Malang Gelar Deklarasi

0
50

Buktipers.com – Malang (Jatim)

Sejak masa awal para pasalon mulai memplokamirkan diri sebagai calon walikota dan wakilwalikota, mereka memulai mempersiapkan diri dengan berbagai strategi untuk bisa menang dalam pilkada tahun ini.
Strategi untuk menarik suara sebesar – besarnya dari masyarakat, sebagai syarat mutlak untuk mereka meraih kemenangan merupakan pemikiran utama mereka.

Menyikapi langkah-langkah strategis, yang mungkin di lakukan, dengan jalan-jalan yang melanggar aturan maka hari ini (14/02/2018), bertempat di kantor Panwaslu kota Malang, melakukan langkah antisipasi dengan membuat langkah bersama, dengan para pasalon, jajaran Forkompimda, dan aparat keamanan, dengan menyelenggarakan *Deklarasi kampanye anti money politik, isu Sara dan Persekusi* .

Ketua Panwas Kota Malang, Iwan Sunaryo mengatakan ” ini adalah komitmen bersama seluruh bawaslu se Jawa Timur, untuk mencegah adanya tindakan money politik, isu sara dan persekusi, dalam kampaye pilkada dan pilgub di seluruh wilayah Jawa Timur.
Kami berharap pilkada maupun pilgub dapat berjalan dengan lancar, aman dan kondusif,

kami sudah mengundang semua dari KPU, pasalon, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi-organisasi kepemudaan, jajaran Forkompimda, dan aparat keamanan, untuk hadir pada deklarasi ini, cuma tadi yang hadir, perwakilan-perwakilannya saja, seperti Pasalon di wakili oleh para team ses, begitupun dari kepolisian maupun kodim, dari kelompok pemuda ada ketua KNPI, hanya mungkin karena satu dan lain hal dari pihak KPU yg hari ini tidak bisa hadir.” terangnya.

Lanjutnya ” harapan kami dari Panwaslu adalah, agar semua pihak baik penyelenggara maupun peserta pemilu, mentaati peraturan dan jadwal yang sudah ada, agar tidak terjadi kekisruhan di kota Malang.
Sesuai dengan aturan, bahwa APK yang berupa bando,umbul-umbul,dan reflet telah di sediakan KPU, dan peserta pemilu bisa menambahkan 150 persen, dari jumlah yang telah di sediakan, dan memasangnya juga pada zona-zona yang telah di tentukan.

Soal zona yang terlarang, di antaranya adalah jalan – jalan protokol, tengah taman, kawasan pendidikan, kawasan pemerintah.

Dan apabila terjadi pelanggaran terkait hal ini, maupun pelanggaran yang lain, maka langkah awal kami akan memberi rekomendasi kepada KPU terkait pelanggaran yang telah di lakukan, dan setelah tahapan itu maka kami bersama akan melakukan tindakan.

Kalau terkait dengan langkah-langkah secara organisasi internal, kami melakukan Bimtek-bintek kepada PPL-PPL, untuk memantapkan pengetahuan mereka, tentang tugas dan tanggung jawabnya.

Sekali lagi kami menginggatkan untuk semua peserta Pemilu, bahwa pemberian apapun dalam bentuk barang atau uang, kalau melebihi dari 25 ribu rupiah, maka itu akan di anggap money politik.
Dan untuk penindakan pelanggaran ini, kami juga telah menyiapkan instrumen hukum dalam Sentragakumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu ), mereka berkantor di Bawaslu”. tegasnya.(hermin/red)