Arta Siregar Pakai Uang Negara Untuk Hentikan Pemberitaan Dugaan Korupsi

0
424
IMG-20171203-WA0002-1
Loading...

BuktiPers.Com – Tapteng (Sumut)

Sidang tindak pidana melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 53 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yang didakwakan terhadap Bambang EF Lubis, salah satu wartawan harian lokal terbitan Kota Sibolga, kembali digelar di Pengadilan Negeri Sibolga, Kamis (30/11/2017) lalu.

Sidang kedua dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi ini, mendapat perhatian yang cukup serius dari berbagai pemerhati sosial politik di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dalam persidangan terungkap, uang yang digunakan untuk memberhentikan pemberitaan dan pembatalan aksi demonstrasi yang akan dilakukan mahasiswa senilai Rp 40 juta, diambil dari uang kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah.

Hal ini disampaikan saksi pelapor Arta Siregar yang merupakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah, menjawab pertanyaan Hakim Ketua David Obaja Sitorus, yang mempertanyakan darimana asal-usul uang sebesar Rp 40 juta yang dipergunakan untuk rencana transaksi.

“Uang kegiatan,” jawab Artha Siregar, di hadapan Majelis Hakim.

Mendengar hal itu, kuasa hukum terdakwa, Miller Top Crosby Sitompul SH, kepada saksi pelapor memperjelas lebih jauh makna uang kegiatan yang dimaksud.

“Ya, uang negara,” ungkap Artha membenarkan dalam sidang.

Mendengar pernyataan tersebut pengunjung sidang yang hadir sempat tertawa riuh memecah suasana hening pelaksaan sidang. Pengunjung berkomentar Arta mempergunakan uang negara untuk membungkam pemberitaan alias 86.

Sebelumnya, Artha Siregar menjelaskan, bahwa dirinya sebagai Kepala Dinas PP dan KB Tapteng merasa malu atas pemberitaan di salah satu media cetak harian lokal yang menyebut dirinya sebagai pejabat korupsi di Tapanuli Tengah (Tapteng).

Akibat pemberitaan itu, sambung Arta, dirinya merasa tidak nyaman dan malu terhadap publik. Ia berusaha agar pemberitaan tersebut berhenti dan rencana aksi demo mahasiswa terhadap dirinya tidak jadi dilaksanakan. Untuk memenuhi keinginannya, ia menyiapkan uang Rp 40 juta yang diminta oleh terdakwa.

Pernyataan Arta, dibantah langsung Terdakwa Bambang EF Lubis. Ia menegaskan bahwa uang senilai Rp 40 juta sama sekali tidak disentuh maupun dipegangnya.

Selain Artha Siregar, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menghadirkan beberapa saksi yakni, Kepala Dinas Pariwisata Pemkab Tapteng Nursyam, Mantan Kabag Humasy Setdakab Tapteng Agus Haryanto dan Supriadi, yang merupakan rekan seprofesi dan satu perusahaan terdakwa Bambang EF Lubis. Sementara satu orang saksi lainnya tidak hadir.

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, Ketua majelis menutup sidang sekitar pukul 18.00 WIB. Sidang berikutnya akan digelar Kamis 7 Desember 2017.

“Saksi lainnya tidak hadir. Sidang akan dilanjutkan minggu depan, Kamis 7 Desember 2017,” tutup Hakim Ketua. (JP/Red)

Loading...