Bersabung Nyawa, Menkes Diminta Segera Tindak Pihak RSUD Sidikalang

0
746
Loading...

BuktiPers.Com – Jakarta (DKI)

Kematian Ramayana Sidauruk (38), bersama bayi di kandungannya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Minggu (15/4/2018) lalu, akibat kelalaian petugas Pihak Rumah Sakit, tidak hanya menyebabkan kerugian jiwa bagi keluarga besar si korban, bahkan sebagian warga Dairi trauma dengan kejadian tersebut. Insiden tersebut juga mencoreng dunia Kesehatan, pada Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Peristiwa ini mengundang reaksi keras dari seluruh warga di Indonesia khususnya bagi warga Dairi. Berita ini viral di media sosial, jutaan komentar pedas terus mengalir. Pengguna medsos menyerukan agar Presiden Jokowi segera memerintahkan anggota kabinetnya untuk melakukan uji petik dan menindak tegas petugas RSUD Dairi.

“Ini adalah insiden kemanusiaan luar biasa, petugas sama saja bersabung nyawa terhadap manusia. Perbuatan kelalaian dalam bidang pelayanan. Standar pelayanan ruang publik yang tidak prima, sehingga harus merenggut keselamatan Jiwa pasien yang tak berdosa,” tegas Nelson Sinaga selaku Sekjend LIRA Jakarta, kepada BuktiPers.Com, Jumat (20/4/2018).

Menurutnya, “Petugas telah bersabung nyawa manusia, yang saat itu juga butuh pertolongan medis semaksimal mungkin. Namun ceroboh serta tidak menyediakan sefti prima sebagai tenaga medis.petugas lalai untuk penyelamatan Nyawa pasien. Mestinya bidan dibantu perawat yang menangani pasien ibu hamil tersebut sigap untuk berusaha memanggil dokter kandungan,” tegasnya.

Kata dia, insiden di tempat publik tersebut adalah faktor pelayanan yang amburadul. Jika pasien hanya diinfus, disuntik, padahal kondisi darurat, itu sama berjudi nyawa. Pihak RSU Sidikalang tidak boleh cuci tangan dengan peristiwa ini, serta mencoba mencari alasan di hadapan publik berupa pembenaran, dengan alibi armada ambulance RS sedang dipergunakan pasien lain.

Atas kelalaian tersebut, bahwa pihak rumah sakit berpotensi melanggar Pasal 32 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

“Artinya, rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pasien yang dalam keadaan darurat serta wajib memberikan pelayanan untuk menyelamatkan nyawa pasien,” kata pria juga pemilik salah satu media nasional di Indonesia.

Pria kelahiran Sidikalang menyampaikan, bahwa sanksi pidana bagi rumah sakit yang tidak segera menolong pasien yang sedang dalam keadaan gawat darurat menurut UU Kesehatan Pasal 190 ayat (1) dan (2), Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200,000,000,00,.- (dua ratus juta rupiah).

Dalam hal perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau Tenaga Kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1,000,000,000,00,.- (satu miliar rupiah).

“Direktur RSUD Sidikalang Kabupaten Dairi terancam hukuman 10 tahun penjara,” tandasnya.

Nelson menyarankan, Insiden Kemanusiaan harus disikapi tegas oleh kabinet Jokowi, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nila Moeloek. “Segera dilakukan uji petik Insiden tersebut, sehingga warga Indonesia melihat dan menyaksikan bahwa setiap pelanggar aturan Hukum akan selalu diganjar sesuai undang-undang yang berlaku tanpa tebang pilih hingga adil,” ujarnya.

Terkait hal ini, melalui staf Humas kepresidenan telah menyampaikan adanya insiden kemanusiaan di RSUD Sidikalang. (Imron Muhhamad/Red)

Loading...