Bupati Karo Diundang Presiden Jokowi Ke Istana Negara 

0
134
IMG-20180206-WA0045
Loading...

Buktipers.Com – Tanah Karo (Sumut)

Bupati Karo Terkelin Brahmana didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Karo Nasib Sianturi, Selasa  (6/2/2018) sekira jam  09.00 wib tiba di Istana Negara dalam rangka mendengarkan pengarahan Presiden RI Ir,Joko Widodo tentang  pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk tahun 2018.

Menindaklanjuti arahan dari  Presiden Joko Widodo  terkait untuk Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang berlangsung  di Istana Negara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) bersinergi dengan berbagai parties melaksanakan upaya-upaya untuk pencegahan kebakaran hutan terus dilakukan melalui kerjasama antara Kementerian  maupun lembaga baik Pusat maupun Daerah.

Sinergi itu dilakukan antara Kementrian Lingkungan Hidup, TNI, POLRI, BNPB, dan satgas-satgas Provinsi,untuk upaya  pencegahan dilakukan aagar dapat  mencegah titik api dan tingkat bahaya karhutla yang diannggap rawan khususnya  khususnya didaerah Tongging dan Hutan Bukit Barisan di Kabupaten. Karo ini salah satu bagian dari isi pengarahan tersebut agar masing-masing wilayahnya mencegah dan memelihara, “Kata  Bupati Karo

Disambungnya lagi, “kita bersama Polri dan TNI di Kabupaten Karo akan bersinergi terus guna mencegah kebakaran hutan yang ada di Tanah Karo dengan cara tetap berkordinasi dengan tingkat kehutanan Propinsi untuk melakukan patroli terpadu pencegahan Karhutla yang telah terbentuk tahun lalu  yaitu tahun 2017″ ujarnya

Terkait Patroli Terpadu ini disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan kelembagaan dengan upaya penanganan dampak bencana dan lahan dengan mengedepankan prinsip deteksi dini, sosialisasi pemberitahuan kepada masyarakat, data kemutakhiran , tanggap bencana dan sinergitas antar lembaga dan masyarakat tingkat desa”, jelas Terkelin Brahmana.

Sesuai arahan dari Presiden RI Joko Widodo , maka ditekankan agar jajaran wilayah yang rawan kebakaran agar ditingkatkan pengawasan dan patroli, ini sangat perlu supaya tidak terjadi kebakaran hutan, yang dampaknya sangat luas  sehingga mengakibatkan berdampaak bagi masyarakat.”ini hanya penegasan ulang, karena tahun 2016 dan tahun 2017 sudah jelas aturannya,bagi wilayahnya terjadi kebakaran hutan sangsinya sudah jelas, pertama Kapolres dan Dandimnya di copot, “oleh sebab itu penekanan ulang ini supaya dipedomani, “ujar Terkelin Brahmana dalam rilisnya sewaktu keluar dari Ruang Rapat Istana yang disampaikan salah satu ajudanya kepada wartawan melalui WA nya (Ring)

Loading...