Di Isukan Meninggal Di Medsos, Kuasa Hukum Bupati Asahan Tempuh Jalur Hukum

0
257
IMG-20180211-WA0061
Loading...

Buktipers.com – Asahan (Sumut)

Isyu yang beredar di Media Sosial Facebook di Wall Putra Hutasuhut tertanggal 11 Februari 2018 yang menuliskan kabar hoax tentang meninggalnya Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang mendapat kritikan keras warganet bahkan kuasa hukum Pemkab Asahan Leo L Napitupulu melanjutkan postingan yang bertuliskan “Atas nama santri PMDU Asahan & warga Asahan mengucapkan Inna Lillahi Wainna Ilahi Rajiun, turut berduka cita Buya kami & Bupati Asahan Drs. H. Taufan Gama Simatupang MAP semoga keluarga diberikan kesehatan & kekuatan. Amiin” ini ke jalun hukum.

Kabag Humas Pemkab Asahan Rahmad Hidayat Siregar menyebutkan postingan di wall Putra Hutasuhut telah meresahkan warga Asahan dan pihak keluarga Bupati Asahan Bagaimana tidak, postingan tersebut dapat memiliki multi tafsir bagi pembacanya. Namun, mayoritas pembaca mungkin menafsirkan bahwa orang nomor satu di Kabupaten Asahan telah meninggal dunia.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Asahan Drs. H. Taufan Gama Simatupang di sela menghadiri pesta pernikahan putri dari salah seorang camat di Kabupaten Asahan Senin, 12 Februari 2018 menyampaikan kepada masyarakat yang hadir bahwasanya beliau masih hidup dan Alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah Swt. Beliau juga menyampaikan bahwa kematian bukanlah suatu hal yang patut untuk ditakuti karena itu merupakan janji kita kepada Sang Pencipta. Namun, beliau menyesalkan sikap oknum yang telah menyebarkan berita yang menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat, terutama di kalangan keluarga beliau. Oleh karena itu, beliau telah memberikan kuasa kepada kuasa hukum Pemkab Asahan untuk meminta klarifikasi kepada oknum tersebut dalam jangka waktu tertentu serta menyerahkan segala proses hukum yang akan timbul karenanya.

Leo L Napitupulu, SH., M.Hum dalam keterangannya selaku kuasa hukum Bupati Asahan membenarkan bahwasanya dirinya telah menerima Surat Kuasa atas nama Bupati Asahan Drs. H. Taufan Gama Simatupang, MAP tertanggal 11 Februari 2018. Beliau menyampaikan bahwasanya dirinya telah meminta klarifikasi terbuka dari Putra Hutasuhut selama 1 x 24 jam terhitung dari tanggal 11 Februari Pkl. 19.43 terkait postingan di halaman Facebook miliknya

“Kuasa hukum kita telah meminta klarifikasi dan du Facebook Putra Hutasuhut Leo menyebutkan “bilamana perlu juga menurut tafsir ke-islaman atas kalimat yang saudara tulis. Berdasarkan surat kuasa tertanggal berapa saudara menerima kuasa dari santri PMDU, sehingga saudara bisa menyebutkan “atas nama santri PMDU Asahan, Berdasarkan surat kuasa tertanggal berapa, masyarakat Asahan telah memberikan kuasa kepada saudara, sehingga saudara bisa menyebutkan “atas nama masyarkat Asahan”.

Selanjutnya beliau juga menyampaikan alasan mendasar Bupati Asahan bila nantinya akan menempuh jalur hukum lebih disebabkan karena postingan tersebut telah menimbulkan serangan psikis kepada keluarga terutama anak – anaknya. Oleh sebab itu jika nantinya akan ditempuh jalur hukum maka hal yang dipersangkakan oleh kuasa hukum adalah pelanggaran pasal 27 ayat 3 UU ITE jo Pasal 310 KUHP jo Pasal 311 KUHP dan jo Pasal 335 KUHP.

“Terkait pasal 27 ayat 3 UU ITE disebutkan tentang larangan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, tutup beliau.

Terpisah, Bupati Asahan Drs. H. Taufan Gama Simatupang, MAP melalui Kadis Kominfo Rahmat Hidayat Siregar, S.Sos., M.Si sangat menyayangkan timbulnya postingan di halaman Facebook milik Putra Hutasuhut. Jika saja setiap pemilik media sosial lebih mengintrospeksi diri dalam menyebarkan informasi, tentu setiap postingan di media sosial tidak akan merugikan seseorang atau golongan dan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Beliau juga menyampaikan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah berulang kali memberitahukan kepada setiap pemilik media sosial untuk lebih berhati – hati dalam menyebarkan informasi di media sosial. Karena setiap informasi yang kita berikan, hendaknya dapat dipastikan kebenarannya, tidak menimbulkan multi tafsir bagi para pembaca serta tidak merugikan seseorang atau golongan tertentu yang pada akhirnya menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa sewajarnya kita memperhatikan adab dan etika dalam memberikan informasi tentang Pejabat Negara seperti Bupati. Terlebih, khususnya di wilayah Kabupaten, Bupati merupakan sosok orang tua bagi seluruh masyarakat di kabupatennya yang wajib untuk dihormati dan dihargai. Terakhir, beliau sepenuhnya menyerahkan kepada kuasa hukum untuk melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Adi P Sinaga/Surya)

Loading...