Keabsahan Lelang di BNPB Diduga Sarat KKN

0
134

Buktipers.com, JAKARTA – Pelaksanaan lelang melalui LPSE yang dilaksakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dituding menyalahi aturan.

Hal ini diungkapkan oleh Maruli Gultom selaku Ketua Bidang Investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Peduli Indonesia (LSM LAPINDO) kepada Bukti Pers di kantornya, (21/6).

“Pelaksanaan lelang tersebut sarat dengan kepentingan dan terindikasi KKN. Hal ini terlihat dari persyaratan yang diumumkan oleh panitia tidak sesuai dengan administrasi yang dimiliki oleh perusahaan pemenang tender”, ucap Maruli Gultom.

Lebih lanjut, dikatakan Maruli Gultom, bahwa dalam persyaratan yang diumumkan oleh panitia lelang mewajibkan setiap perusahaan peserta harus memiliki dukungan dari distributor dengan garansi barang 7 tahun.

Namun kenyataannya, perusahaan pemenang lelang tidak memiliki dokumen dukungan tersebut. Selain mengenai persyaratan dukungan dari distributor, panitia lelang juga mewajibkan spesifikasi barang yang muaranya hanya pada satu dristributor saja.

“Yang artinya dapat diduga bahwa panitia telah melanggar Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dalam penerapan spek. Informasi sebanding juga diterima Bukti Pers dari tim Investigator Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN),” kata Maruli Gultom.

Menurutnya lagi, bahwa pelaksanaan lelang tersebut memang sarat dengan pelanggaran hukum.

Penelusuran Bukti Pers dilapangan, disinyalir telah terjadi pembocoran Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh salah seorang oknum di jajaran BNPB. Hal ini diketahui dari pengakuan Pagawai Harian Lepas (PHL) BNPB yang namanya diminta untuk dirahasiakan kepada Bukti Pers.

Menurut PHL tersebut, RAB telah beredar sebelum lelang diumumkan. Bahkan, ada oknum yang meminta sejumlah uang kepada pengusaha calon peserta lelang yang dibarter dengan RAB tersebut.

Sebagaimana pengakuan PHL tersebut kepada Bukti Pers, ada aliran sejumlah dana kepada salah satu oknum panitia lelang sebelum lelang diumumkan.

Aliran dana tersebut dimaksudkan guna memenangkan salah satu perusahaan peserta lelang.

Sejauh ini, Bukti Pers telah berulangkali menyambangi Kantor BNPB dikawasan jalan Pramuka Matraman Jakarta Timur guna melakukan konfirmasi, namun hingga berita ini dimuat tak satupun pejabat yang dapat ditemui. Demikian juga saat Bukti Pers lakukan kinjungan ke kantor Panitia Lelang di kawasan Sentul Bogor Jawa Barat, tak satu juga panitia yang dapat ditemui.

Demi penegakan hukum dan demi terciptanya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dari KKN, Bukti Pers menghimbau Institusi Penegak Hukum agar segera lakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan KKN dalam pelaksanaan lelang tersebut. (Frans Samosir).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here