Direskrimsus Polda Sumut OTT Kepala Syahbandar Tanjung Balai – Asahan

0
266

BuktiPers.com – Medan (Sumut)

Dit Krimsus Polda Sumut akhirnya menggelar press release terkait kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) pengurusan surat ukur dalam negeri sementara, sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal, penangkap ikan, pas besar sementara dan grosse akta di kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai yang melibatkan Kepala Syahbandar pada hari Rabu (8/5/2018) sekira pukul 15.00 Wib.

“Saat itu ada masyarajat yang bernama Koko Suwendi mengurus surat ukur dalam negeri sementara, sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan, pas besar sementara dan Grosse akta dan dalam pengurusan tersebut oleh Juliansah (PNS KSOP Tanjung Balai Asahan ) melakukan pengutipan uang sebesar Rp. 8.000.000.- untuk pengurusan surat ukur dalam negeri sementara, pas besar sementara, dan sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan terhadap kapal KM. Jaya Sempurna II dan Kapal KM. Jaya Sempurna III. Kemudian oknum PNS KSOP Tanjung Balai – Asahan Muhammad Arif melakukan Pengutipan kepada kedua kapal tersebut yaitu KM. Jaya Sempurna II dan III untuk pengurusan Grosse Akta.
Berdasarkan peraturan Pemerintah RI No. 15 tanggal 25 Mei 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak bahwa tarif yang berlaku pada Kementerian Perhubungan adalah untuk Surat Ukur Dalam negeri sementara GT 7 s/d 35 Rp. 100.000.-, untuk Pas Besar Sementara GT 7 s/d 100 Rp. 150.000.- untuk setifikat Kelaikan dan pengawakan kapal penangkap Ikan GT 7 s/d GT 35 Rp. 75.000.- dan untuk Grosse Akta GT 7 s/d GT 100 Rp. 250.000.-, ungkap Dir Reskrimsus Kombes Pol Toga Panjaitan saat release, Jumat (11/5/2018)

Dalam hal ini adanya ditemukan perbuatan melawan hukum merupakan pungutan liar / pemerasan dengan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu yang di bayar, atau menerima pembayaran dengan potongan untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dan atau menerima hadiah atau janji. Padahal diketahui atau patut di duga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yang dilakukan oleh Juliansah dan Muhamad Arif selaku PNS pada KSOP Tanjung Balai Asahan.

“Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 5 (lima ) orang dari pihak KSOP Tanjung Balai Asahan serta melakukan penyitaan barang bukti, guna proses hokum selanjutnya. Adapun barang bukti yang disita merupakan uang sejumlah Rp. 8.000.000. dari Juliansah, Rp. 6.000.000. dari Muhamad Arif, 2 Set Permohonan surat kapal Baru KM. Jaya Sempurna II dan III An. Koko Suwendi, 1 lembar surat ukur dalam negeri sementara No. 3428/PPb nama Kapal Jaya Sempurna II dan III, 2 (dua) lembar sertifikst kelaikan dan pengawakan kapal penangkap Ikan KM. Jaya Sempurna II No. PL. 001/26/3/KSOP/Tba dan 2 Lembat Pas Besar sementara KM Jaya Sempurna II No. PK.205/14/11/KSOP.Tba. Dalam permasalahan ini para tersangka diancam dengan pasal 12 huruf € sub Pasal 11 UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1e KHUPidana, kata Toga mengakhiri. (Red/Hunas Polri)