DKPP Gelar Sidang Kode Etik, Ketua Panwaslu Aceh Besar Akui Sebagai Timses

0
204
IMG-20180213-WA0114

Buktipers.com – Banda Aceh (Aceh)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Propinsi Aceh dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Panwaslu Aceh Besar atas nama Syukurdi, yang berlangsung dikantor Bawaslu provinsi Aceh, Jl Elang nomor 1 Jl Elang nomor 1 Gampung Atuek Pahlawan (13/2/2018).

Dalam sidang tersebut di hadiri oleh Anggota Badan Pengawas Daerah Askalani, Zainal Abidin, Roby Saputra, pelapor T. Khairol Razi ST, MT, dan Terlapor Syukurdi M, pada para anggota sidang.

Sidang Pemeriksaan Tersebut dipimpin langsung oleh anggota DKPP Ida Budiati yang didampingi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) wilayah Aceh, pada pukul 09.00 WIB.

Pemeriksaan ini dilandasi laporan Ketua Forum Masyarakat Peduli Pilkada Aceh (FM-PPA) T Khairol Razi, ST., MT selaku pengadu. Syukurdi menjadi pihak Teradu dalam perkara nomor 12/I-P/L-DKPP/2018 ini karena dinilai Pengadu telah melanggar kode etik. Pasalnya menurut Pengadu, Teradu terlibat sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota Banda Aceh periode 2017-2022 Nomor Urut 1 Illiza dan Farid.

Dalam perkara ini, pihak Teradu telah melampirkan barang bukti diantaranya SK Relawan Tim Kampanye Illiza-Farid, Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Sisa Suara Pemulihan
Dalam sidang perkara tersebut syukurdi menyanggah apa yang di sangkakan pengadu, Dia merasa menjadi ketua panwaslu berbeda daerah yaitu Aceh besar sementara dia menjadi timses Pasangan Calon di daerah yang berbeda (Banda Aceh) tidak ada masalah
Dalam persidangan tersebut syukurdi mengakui bahwa dirinya terlibat dalam timses Pasangan Illiza-farid pada 2017 lalu, Namun Syukurdi melakukan Pembelaannya dengan mengatakan Beliau tidak mengetahui bahwa penyelenggara pemilu itu tidak boleh memberikan dukungan terhadap pasangan calon dalam pilkada meskipun di daerah berbeda.

“Dari awal saya menjadi penyelenggara pemilu saya tidak mau terlibat dalam partai politik, saya tidak tau tentang keterlibatan tim sukses tidak boleh Menjadi Penyelenggara Pemilu, andai kata saya tau sebelumnya saya tau jauh-jauh hari, tentu saya tidak akan memberikan dukungan terhadap pasangan calon dalam pilkada,” ungkapnya dalam persidangan
Setelah mengakui keterlibatannya dalam pilkada, Syukurdi kemudian meminta maaf kepada pimpinan sidang terhadap keteledorannya.

“Saya meminta maaf atas ketelederonnya sebagai orang yang tidak paham detail tentang hukum dengan Sarjana Agama dan Sarjana Pendidikan,” ungkap Syukurdi
Syukurdi Meminta kepada Pimpinan terhadap pembelaan yang di sampaikan dengan harapan pembeleaannya dapat di terima dan diberikan sanksi yang serendah-rendahnya terhadap dirinya.
Sementara itu pimpinan sidang Ida Budiati menyampaikan, kesimpulan sidang ini akan di umumkan Setelah melengkapi semua bukti-bukti persidangan, Hasil sidang DKPP terhadap Status Ketua Panwaslu Aceh Besar akan di umumkan 7 Hari kemudian setelah berlangsungnya sidang Selasa 13 Februari 2018

Sementara itu Ketua FM-PPA T. Khairol Razi saat di minta tanggapan oleh media ini mengatakan “Apabila DKPP mementahkan keputusan dengan tidak bertindak seadil-adil nya, karena menurut kami dari FM.PPA dia Syukurdi sudah terbukti terlibat tim kampanye, tim sukses juga juru bicara Calon Wali Kota Banda Aceh di Illiza-Farid Center, yang sudah terbukti dengan surat keputusan dari Illiza-Farid Center”,jelasnya

Maka kami FM.PPA akan mengajukan ke Polda Aceh dan Polres Aceh Besar, dan Poltabes Banda Aceh dengan memberikan pernyataan palsu tidak terlibat tim kampaye yang di tanda tangani di atas materai.

Padahal dia terbukti sebagai tim kampanye dan sudah mengakuinya pada persidangan DKPP RI pada hari tersebut.
Hasil keputusan sidang ini Ketua Panwaslu Aceh Besar Syukurdi M mengatakan Sesuai dengan fakta persidangan tadi semua keputusan Dewan Kehortmatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Biar DKPP sanksi apa yang diberikan kepada saya apakah bersalah atau tidak.

“Apapun Keputusannya saya siap sebagai penyelenggara, karena kita terikat dengan ketentuan dan aturan, tadi sidang berjalan dengan baik. DKPP bisa disimpulkan atau diputuskan dari fakta sidang-sidang. Harapan saya bisa tidak berhenti bekerja.

Semua orang berhak mengadu, tidak hanya panwaslu kabupaten dan panwaslu RI tidak hanya panwaslu kabupaten. Semua itu untuk mewujudkan penyelenggara pemilu itu berjalan adil.

Namun demikian sidang telah usai, Syukurdi Merasa kurang puas dengan sidang yang di jalankannya.

“Hanya saja saya merasa kurang puas untuk memberikan pledoi secara maksimal karena terkendala teleconference”, tegasnya [M.irwan]