Dokumen APBD Dipalsukan, Dua Dewan Lapor Polisi

0
173
IMG-20180302-WA0003
Loading...

BuktiPers.Com – Morotai (Malut)

Kasus dugaan pemalsuan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 oleh TAPD Pulau Morotai, akhirnya resmi dilaporkan kepada pihak Polres setempat. Karena hasil rapat internal dari 20 anggota DPRD beberapa hari lalu, tidak menerima pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh tim TAPD. 

Fraksi Partai Demokrat, Mc.Bill Abdul Azis dan Ajudin Tanimbar kepada media ini kemarin, mengungkapkan telah melaporkan oknum yang memalsukan tandatangannya di dokumen APBD kepada pihak yang berwajib. 

“Intinya kami laporkan secara resmi ke Penyidik Polres dan laporan sudah sesuai dengan kesepakatan internal anggota DPRD,” katanya. Alasan membawa persoalan pemalsuan tandatangan dokumen APBD ke ranah hukum, karena dokumen APBD tidak sesuai dengan tanggal paripurna. Bahkan dalam pandangan fraksi-fraksi seharusnya terdapat nama Ajudin Tanimbar, tetapi diganti dengan nama Zainal Karim, padahal (Zainal Karim) sudah diberhentikan sebagai anggota DPRD.

“Dalam pandangan fraksi, seharusnya terdapat nama Ajudin Tanimbar, namun yang terjadi dalam pandangan fraksi kami, nama Ajudin Tanimbar diganti dengan Zainal Karim. Bahkan tanda tangannya ikut dipalsukan, sementara Zainal Karim sudah diberhentikan sebagai anggota DPRD, ini kan sudah masuk unsur pidana,” tegasnya.

Menurutnya, dokumen APBD patut dipermasalahkan, karena dalam dokumen APBD tandatangan 20 anggota DPRD dipalsukan. Kami juga mempermasalahkan keabsahan dokumen APBD, dimana DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dikelabui, dibohongi karena sebelum APBD diparipurnakan, APBD sudah setejui Pemprov Malut dan anggarannya sudah jalan.

“Rakyat sudah memberikan mandat kepada DPRD untuk mengawasi kerja pemerintah daerah, namun apa yang terjadi pemerintah telah mengkelabui dan membohongi DPRD dengan memalsukan tandatangan dalam dokumen APBD 2018,” ucapnya. Seluruh elemen dan rakyat Morotai, sudah seharusnya tersinggung, karena ini adalah dokumen publik milik rakyat yang telah dipalsukan.

“Dokumen APBD itu bukan milik pemerintah atau individu, jadi harus digunakan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana dialamatkan dalam Undang-Undang,” tutup Ketua Fraksi Partai Demokrat ini.

Sementara petugas SKPT Polres Pulau Morotai saat dikonfirmasi membenarkan, telah menerima laporan resmi oleh dua anggota DPRD tersebut. 

“Sudah kami terima laporannya,” singkat petugas SKPT yang namanya tidak disebutkan. (Oje/Red)

Loading...