Drama Bunuh Diri Penyandang Disabilitas Warnai Aksi Demo Di Kemenko Bidang PMK

0
59

BuktiPers.Com – Jakarta (DKI)

Petugas pengamanan yang terdiri dari personil Polsek Gambir, Polda Metro Jaya mendadak heboh akibat aksi nekat seorang penyandang disabilitas (tuna netra), Destina Laoli (28) warga Kota Pematangsiantar yang tiba-tiba memanjat gerbang pagar Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Selasa (13/2/2018).

Aksi nekat yang terlihat seperti percobaan bunuh diri tersebut dilakukan sebagai akibat rasa kesal karena aspirasi yang mereka sampaikan tidak mendapat tanggapan dari pihak Kemenko Bidang PMK. Untung Kapolsek Gambir AKBP Ida Ketut G K R dengan arif dapat menenangkan situasi dan membujuknya untuk turun dengan dibantu personil yang berjaga di lokasi.

Sebelumnya pernyataan hendak bunuh diri ini ternyata sudah diutarakan Destina Laoly saat melakukan unjuk rasa di Kementerian Sosial. Dikatakannya bahwa dirinya cukup kesal dengan sikap dari orang-orang Kementerian yang seolah tidak perduli terhadap nasibnya.

“Kita hanya meminta data penerima bantuan sosial untuk penyandang disabilitas di Kota Pematangsiantar, tapi tidak diberikan. Katanya itu rahasia negara,” ujarnya.

Ditambahkannya bahwa dirinya juga suaminya merupakan penyandang tuna netra (buta-red) namun tidak pernah mendapat bantuan dalam bentuk apapun dari Pemerintah. Padahal saat ini banyak bantuan yang dikucurkan pemerintahan Presiden Jokowi, seperti Rastra, KIP, KIS, PKH, KUBE, bantuan penyandang disabilitas, dan lainnya.

Menurut temannya yang juga seorang penyandang disabilitas (lumpuh) Rudi Siallagan (40) bahwa wajar meminta data tersebut karena mereka ingin mengetahui apa benar namanya tidak terdaftar. Lebih lanjut dikatakannya bahwa dirinya sempat terdaftar dan menerima bantuan tersebut. Namun karena tidak mau memberikan “setoran” terhadap oknum dari Dinas Sosial Pematangsiantar, alhasil namanya dicoret/dihentikan sebagai penerima.

Koordinator aksi, Lipen Simanjuntak meminta agar Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi Menko PMK Puan Maharani karena dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat. Bahkan menurut Lipen, Kemenko PMK sebaiknya dibubarkan saja karena dianggap tidak bermanfaat bagi rakyat khususnya warga kurang mampu.

Hal tersebut dikatakannya karena program dengan tujuan mulia yang dicanangkan Presiden Jokowi untuk membantu warga miskin dinilai gagal karena di daerah khususnya Sumatera Utara banyak yang tidak tepat sasaran. Dan hal tersebut sepertinya dibiarkan tanpa adanya tindak pengawasan maupun evaluasi ke titik sasaran. (01/Red)