GRPKK Minta Bongkar Korupsi Di Monas

0
125

BuktiPers.Com – Jakarta (DKI)

Korupsi di Tugu Monumen Nasional harus segera dibongkar! Penegak hukum harus segera melakukan penyelidikan atas dugaan penggelembungan anggaran pengadaan lampu LED.

Demikian dikatakan Ketua LSM GRPKK Nelson Sihotang, kepada BuktiPers.Com di kantornya, Jumat (25/8/2017) sembari menunjukkan surat balasan dari Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional (UPK Monas). Nelson mengatakan bahwa jawaban surat yang ditandatangani oleh Sabdo Kurnianto tersebut tidak mengandung hubungan dengan surat permohonan klarifikasi yang diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Peduli Keadilan dan Kemakmuran (GRPKK).

Dugaan perlakuan tipikor anggaran tersebut diyakini terjadi dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dugaan mark up anggaran ini sangat kentara dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) oleh Kantor Pengelola Kawasan Monas sejumlah Rp.19.712.869.660.00 (sembilan belas millyar tujuh ratus dua belas juta delapan ratus enampuluh sembilan ribu enam ratus enampuluh rupiah). HPS yang bersumber dana dari APBD DKI Jakarta tersebut ditawar oleh PT Guna Swastika Dinamika senilai Rp. 18.239.761.210.00 dan keluar sebagai pemenang.

Padahal, oleh PT Aulia Bangun Cipta telah menawar senilai Rp. 14.566.541.000.00 namun dinyatakan gugur oleh panitia dengan alasan 1. Surat dukungan tiang dan surat dukungan kabel telah kadaluarsa, 2. Spesifikasi dukungan lampu tidak sesuai, 3. Tidak ada surat dukungan readymix dan 4. Metode pelaksanaan pembongkaran tiang tidak menggambarkan pelaksanaan.

Padahal, jika mengacu pada efesiensi anggaran, seharusnya panitia lelang memenangkan penawar terendah dan mengenai surat dukungan tersebut dapat menyusul. Karena surat dukungan hanyalah berupa administrasi yang dapat diperbaiki. Selain itu, bila ditilik dari nilai penawaran PT Aulia Bangun Cipta, dapat diduga bahwa HPS yang diajukan oleh Kantor Pengelola Kawasan monas ke panitia lelang telah di mark up secara terencana. Dan oleh karena itu pula maka dapat dikatakan korupsi telah berdangdut ria di Monas!

Mengacu pada selisih nilai penawaran yang dikalahkan dan dimenangkan tersebut, Nelson mengatakan akan melanjutkan permohonan klarifikasi ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Apalagi, surat balasan dari UPK Monas itu ada tertulis tembusan ke tim TP4D, sehingga menimbulkan semangatnya untuk membuat klarifikasi ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

“Kami yakinkan teman-teman sekalian, bahwa kami akan menindak lanjuti hal ini ke Kejati. Klarifikasi yang juga merupakan laporan ke Kejaksaan Tinggi sebagai TP4D kita harapkan dapat membongkar semuanya,” imbuh Nelson.

Setelah melihat balasan surat dari UPK Monas, BuktiPers.Com mencoba konfirmasi Kepala UPK Monas lewat jaringan WA mengenai keabsahan jawaban tersebut. Namun hingga berita ini dipublikasikan, Sabdo tidak merespon. Bungkamnya Sabdo diduga karena dirinya mesara yakin bahwa telah menandatangani sebuah surat yang menyatakan kebohongan. (Frans/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here