Injury Time, Banyak Parpol Belum Lengkapi Berkas Bacaleg

0
27
Loading...

BuktiPers.Com – Pulau Morotai (Malut)

Pada 31 Juli pukul 23.59 WIT adalah waktu terakhir melengkapi berkas Bacaleg dari semua partai politik (Parpol) di kantor KPU Pulau Morotai. Namun, pantauan media ini Selasa (31/07/2018) pukul 16.00 WIT baru lima parpol yang melengkapi berkas Bacaleg. Diantaranya, PDI Perjuangan, PPP, PKB, PKS dan Perindo, sementara 10 partai sisanya memilih melengkapi berkas perbaikan di injury time waktu penutupan.

Tim pemeriksaan berkas Bacaleg KPU Pulau Morotai, Hilda Djaguna saat dikonfirmasi koran ini di kantor KPU, menjelaskan sampai sore ini baru lima parpol yang melengkapi berkas perbaikan. Bahkan kekurangan berkas Bacaleg terbanyak ijazah belum legalisir, dan berkas lainnya.

“Kelima parpol yang sudah melengkapi berkas Bacaleg diantaranya, PDIP, PPP, PKB, PKS dan Perindo,” katanya.

Sebelumnya Komisioner KPU, Luther Djaguna menjelaskan pada prinsipnya kami berdasarkan pada PKPU, jika berkas Bacaleg belum lengkap dan melewati waktu yang ditentukan, maka dengan sendirinya Bacaleg tersebut gugur.

“Kami tetap komitmen dengan aturan yang ada, jika berkas Bacaleg belum lengkap maka akan gugur dengan sendirinya,” ucapnya. Bahkan sampai saat ini ada satu Bacaleg dari Partai Demokrat dapil I belum melengkapi berkas pengunduran diri dari staf ahli bupati diantaranya Zainal Karim.

Menanggapi hal itu, Zainal Karim saat dikonfirmasi di kantor Bupati menjelaskan, “Jika KPU meminta saya mengajukan surat mundur diri dari staf ahli Bupati, maka saya akan buat. Bukan saya tidak mau mengundurkan diri dari staf ahli Bupati, tetapi jika diminta maka saya akan masukan,” sebutnya.

“Saya inikan bukan PNS, hanya diperbantukan oleh pemerintah daerah untuk menjadi staf ahli Bupati,” katanya. Namun, kalau staf ahli bupati juga harus mundur, bagaimana dengan anggota DPRD aktif, harus ada surat mundur diri dari DPRD, karena gajinya dari APBD setiap tahun.

“Mereka katakan saya bukan PNS, tapi makan gaji APBD, kalau begitu DPRD juga bukan PNS, tetapi makan gaji APBD, jadi harus mundur dari DPRD,” jelas mantan anggota DPRD dari PPP ini. (Lex-Mor/Red)

Loading...