Ketua DPRD Minta Agar Walikota Terbitkan Perwa Menunggu Pengesahan Perda PKL

0
291
FB_IMG_1493972333131
Loading...

BuktiPers.Com – Pematangsiantar (Sumut)

Menanggapi aksi yang dilakukan PKL (Pedagang Kaki Lima) yang tergabung dalam IPAKSI (Ikatan Pedagang Kaki Lima Kota Pematangsiantar), DPRD menilai kalau Pemko Siantar salah dalam menjalankan prosedur terkait penggusuran terhadap PKL yang disebut-sebut telah melanggar Perda tentang penggunaan jalan dan trotoar jalan.

Hal tersebut dikatakan Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Eliakim Simanjutak, SE, Selasa (5/9/2017). Dikatakannya kalau masalah Perda PKL yang akan ditunggu sampai disahkan, seharusnya pemerintah kota melakukan pemetaan yang dimaksud, sehingga penggusuran dilakukan setelah pemetaan telah ditentukan.

“Kami DPRD kan hanya mengesahkan Perda, dan kalau pemetaan atau penetapan relokasi PKL, kami tidak bisa menentukan tempat, itu sudah ranah Pemko” kata Eliakim.

Eliakim juga menjelaskan kalau permasalahan PKL memanas di Kota Pematangsiantar ini, pemko tidak harus menunggu Perda kan, Pemeritah kota dapat membuat Perwa untuk menjaga kekondusifan kota Siantar. Ditanya masalah sikap Pemerintah yang melakukan penggusuran terhadap PKL, Eliakim menjawab kalau itu sah-sah saja kalau berdasarkan Perda, dan itu sudah merupakan tugas pemerintah kota Pematangsiantar, akan tetapi pemerintah juga jangan memberikan harapan-harapan yang tidak dapat dilaksanakan kepada para PKL.

Belajar dari penggusuran sebelumnya, pro-kontra antara masyarakat kerap terjadi menanggapi penggusuran yang dilakukan, salah seorang masyarakat Rasyid Marpaung sangat mendukung program pemerintah yang menganggap tujuannya untuk memperindah Kota Pematangsiantar.

Sementara warga Lainnya Breok mengatakan kalau penggusuran yang dilakukan pemerintah merupakan kebijakan tebang pilih yang dapat mematikan ekonomi masyarakat kecil yang menjadi Pedagang Kaki Lima di Kota Siantar.

Menanggapi perkataan DPRD Kota Pematangsiantar, Breok mengatakan kalau DPRD ada yang tidak mendukung Pedagangan dan ada yang mendukung. Dengan mendukung PKL membiarkan berjulan di depan Kantor DPRD sudah membuat perbedaan pendapat antara DPRD dengan Pemerintah Kota, yang mana kejadian tersebut sudah pernah terjadi di Kota Pematangsiantar. (Rey/Red)

Loading...