KORUPSI BERDANGDUT DI MONAS

0
305

BuktiPers.Com – Jakarta (DKI)

Perlakuan jahat dalam hal penggerogotan uang negara terlihat masih menjadi budaya bagi para oknum pejabat di pemerintahan. Sekalipun telah banyak oknum pejabat yang menghuni hotel prodeo akibat melakukan tindak pidana korupsi (TIPIKOR), sepertinya tidak membuat rasa takut para pemangku kekuasaan lainnya. Hal ini diungkapkan berdasarkan kejadian pada pelaksanaan lelang pengadaan lampu LED di kawasan Monumen Nasional (Monas).

Pengadaan lampu LED untuk pencahayaan sekitar taman Monas tersebut menelan biaya Rp. 18 milliyar lebih. Dugaan perlakuan tipikor anggaran tersebut diyakini terjadi dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dugaan mark up anggaran ini sangat kentara dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) oleh Kantor Pengelola Kawasan Monas sejumlah Rp.19.712.869.660. HPS yang bersumber dana dari APBD DKI Jakarta tersebut ditawar oleh PT Guna Swastika Dinamika senilai Rp. 18.239.761.210, dan keluar sebagai pemenang.

Padahal, oleh PT Aulia Bangun Cipta telah menawar senilai Rp. 14.566.541.000, namun dinyatakan gugur oleh panitia dengan alasan 1. Surat dukungan tiang dan surat dukungan kabel telah kadaluarsa, 2. Spesifikasi dukungan lampu tidak sesuai, 3. tidak ada surat dukungan readymix dan 4. metode pelaksanaan pembongkaran tiang tidak menggambarkan pelaksanaan.

Padahal, jika mengacu pada efesiensi anggaran, seharusnya panitia lelang memenangkan penawar terendah dan mengenai surat dukungan tersebut dapat menyusul. Karena surat dukungan hanyalah berupa administrasi yang dapat diperbaiki.

Selain itu, bila ditilik dari nilai penawaran PT Aulia Bangun Cipta, dapat diduga bahwa HPS yang diajukan oleh Kantor Pengelola Kawasan Monas ke panitia lelang telah dimark up secara terencana. Dan oleh karena itu pula maka dapat dikatakan korupsi telah berdangdut ria di Monas!

Menanggapi adanya dugaan mark up anggaran dalam penyusunan RAB tersebut, BuktiPers.Com mencoba melakukan konfirmasi kepada Safdo selaku kepala Kantor Pengelola Kawasan Monas atau lazim disebut “Monas satu”.

Dalam wawancara jarak jauh yang menggunakan jasa seluler tersebut, Safdo menyangkal telah terjadi mark up anggaran. Dirinya meyakinkan BuktiPers.Com bahwa dalam penyusunan RAB tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sebelumnya telah dilakukan survey pasar.

“RAB itu kan dibuat setelah survey harga”, ujarnya dari ujung telepon.

Lebih jauh ia mengatakan bahwa dirinya yang telah berada di ring satu (zona pusat pemerintahan DKI-red) tersebut tidak mungkin melakukan korupsi.

“Saya kan sudah di ring satu, nggak mungkin korupsi. Ini bukan lagi di kelurahan,” imbuhnya.

Namun pernyataan tersebut perlu dibuktikan kebenarannya. Sebab berdasarkan harga penawaran PT Aulia Bangun Cipta dapat diyakini bahwa dengan selisih Rp. 5 millyar dari HPS telah ada indikasi “mark up”. Untuk itu, diminta kepada jajaran penegak hukum agar segera lakukan penyelidikan atas kasus dugaan mark up anggaran dalam pengadaan lampu LED di Monas tersebut. (Frans Samosir/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here