KPK Diminta Segera Tangani Kasus Dugaan Korupsi Berbagai Proyek Di Bogor

0
371
2017-09-17_15.17.31

BuktiPers.Com – Bogor (Jawa Barat)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta agar segera lakukan penyelidikan atas berbagai kasus dugaan korupsi anggaran di berbagai pelaksanaan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum LSM MAPAN (Perhimpunan Masyarakat Pemantau Anggaran) Nelson Sihotang, di kediamannya, Minggu (17/9/2017). Menurut Nelson, maraknya proyek yang diduga tidak sesuai bestek dan anggaran yang mark up sudah saatnya ditangani oleh KPK. Terutama di Dinas PUPR dimana banyak pembangunan jalan yang tidak jelas juntrungannya dan bahkan ada yang mangkrak.

“Kami mengharapkan KPK kiranya segera turun ke Bogor menindak lanjuti temuan kami. Banyak proyek di Dinas PUPR Bogor ini kami lihat terindikasi korupsi. Diantaranya Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi Setu Gedong Cibinong dengan anggaran Rp 1,8 M lebih yang dilaksanakan pada tahun 2016. Demikian pula Proyek Peningkatan Jalan Pondok Udik – Karihkil yang kini sedang berjalan di Rumpin dengan anggaran Rp 3,2 M lebih”, ungkap Nelson disela-sela pembentukan kepengurusan Perkumpulan MAPAN.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas PUPR telah dipantau oleh timnya sejak lama. Dan ratusan proyek telah diinvestigasi yang kesemuanya terindikasi korupsi.

“Kami meyakini bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kantor Dinas PUPR ini sangatlah rentan dengan korupsi. Hal ini kami katakan berdasarkan hasil investigasi kami dimana ada ratusan kegiatan khususnya proyek pisik yang tak sesuai bestek. Ini tidak mengada ada, jika teman-teman ingin membuktikan silahkan turun ke lapangan, lihatlah bagaimana rusaknya berbagai ruas jalan sepanjang Rumpin. Bagaimana keadaan proyek pembangunan jalan dari bambu kuning ke parung yang kini mangkrak. Itu semua hanya sebagaian kecil yang kami utarakan, dan anggarannya milliyaran rupiah,” sambungnya.

Masih menurut Nelson, pembangunan akan stagnan dan hutang RI akan sulit terbayar oleh karena ulah para oknum yang gemar korup. Dan akibatnya, ekonomi rakyat akan terpuruk jauh.

“Perlakuan para oknum pejabat yang senang merampok anggaran dapat mempersulit pembangunan. Selain mempersulit pembangunan, ulah para koruptor itu juga dapat mempengaruhi sulitnya pemerintah membayar utang luar negeri yang kini cicilannya mencapai 300 Triliun per tahun,” tegasnya.

Senada dengan pernyataan Nelson, Menteri Dalam Negri Tjahyo Kumolo juga mengungkapkan bahwa beban utang luar negeri mencapai Rp 300 triliun pertahun. Dan akibat prilaku para oknum pejabat korup telah mempengaruhi sulitnya pembangunan dan pembayaran utang tersebut.

“Beban utang negara bisa ditekan agar tidak terlalu berpengaruh terhadap pembangunan di daerah. Namun perilaku korup oknum kepala daerah sangat mempengaruhi pembangunan sangat berat,” tegas Menteri Dalam Negeri ketika pengarahan forum komunikasi pimpinan daerah di kantor Gubernur Sumatera Utara hari Jumat, 15 September lalu.

Pantauan BuktiPers.Com di lapangan, memang sangat banyak proyek sembrawut di Kabupaten Bogor. Khususnya proyek yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR, sepertinya memang harus ditelusuri oleh KPK. Bupati Kabupaten Bogor yang kerap dikirimi oleh awak media ini informasi mengenai bobroknya proyek seputar bogor, selalu diam tanpa tanggapan. Oleh karenanya, timbul pertanyaan, apakah sang Bupati merasa tidak perlu memperhatikan pembangunan di wilayahnya, atau jangan-jangan Bupati ini telah bersinergi dengan para pelaku sehingga mengabaikan informasi dari masyarakat. (Frans/Red)