PENEGAK HUKUM DIHARAP SEGERA LIDIK ANGGARAN PUPR BOGOR

0
119

BuktiPers.Com – Bogor (Jawa Barat)

Sejumlah anggaran di Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Kabupaten Bogor terindikasi bermasalah. Anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pada umumnya terindikasi mark up, namun hasil pelaksanaan proyek rata-rata tidak sesuai dengan bestek! Secara umum, proyek di Dinas ini dilaksanakan dengan pelaksanaan yang jauh dari harapan masyarakat.

Sebagai contoh, anggaran Rp. 1,8 M pada peningkatan jaringan irigasi saluran tengah di Kecamatan Cibinong. Bila dilihat dari volume kerja, anggaran yang digunakan tidak mencapai Rp. 1 M. Hal ini terlihat dari pelaksanaan di lapangan dimana jaringan irigasi tersebut tidak memiliki lantai kerja alias pundasi.

Bukan itu saja, pembangunan peningkatan jaringan irigasi tersebut diduga hanya sekedar bagi-bagi “kue” oleh dinas kepada rekanan binaan. Hal ini sangat terlihat jelas dengan tidak adanya tindakan dari dinas terkait kepada rekanan penyedia walau telah berulangkali diberitakan media on line maupun media cetak dan bahkan telah dilaporkan oleh LSM.

Kepala Dinas PUPR terkesan melindungi pelaksana. Proyek yang dilelangkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Bogor dengan HPS senilai Rp. 1.928.900.000 (satu miliyar sembilan ratus duapuluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dimenangkan oleh “CV BS” dengan nilai kontrak Rp. 1.831. 794.000 (satu millyar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Lelang yang diikuti oleh 34 peserta tersebut secara sah telah dimenangkan oleh CV BS dengan penawaran 94, 97%. Dengan pemenang yang nilai penawaran sangat tinggi tersebut dapat diindikasikan bahwa pemenang lelang adalah rekanan binaan dari oknum tertentu.

Hal ini diungkapkan berdasarkan temuan mengenai kualitas kerja dalam pelaksanaan proyek. Proyek bernomor SPMK 610/L.01-24.300/RHB-FJI/SPMK/DBMP tertanggal 18 Agustus 2016 tersebut juga melampaui waktu dalam pelaksanaannya. Pasalnya dalam SPMK diterbitkan pada 18/8/2016 dengan jangka waktu kerja adalah 120 hari kelender, sementara pantauan di lapangan proyek belum juga selesai hingga akhir masa kontrak.

Selain hal diatas, sebagai contoh anggaran yang diduga mark up adalah pembangunan tembok penahan tebing di Kali Pesanggrahan, Kecamatan Bojonggede. Pembangunan tembok penahan tebing tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2015 silam terkesan hanya merupakan penghamburan anggaran tanpa ada out put nya.

Penelusuran BuktiPers.Com di lapangan, Senin (21/8/2017) ada ratusan proyek dinas ini yang mengalami kebocoran anggaran. Kebocoran tersebut diduga akibat persekongkolan antara oknum pejabat di lingkungan Dinas dengan oknum pengusaha. Untuk itu, dihimbau kepada Institusi Penegak hukum agar segera turun gunung melakukan penyelidikan. (Frans/Red)