Pengembalian Tidak Menghapus Hukuman, Korupsi Harus Diberantas

0
285
Illustrasi

Buktipers.com, JAKARTA – Pengembalian Kerugian Negara tidak menghapuskan hukuman! Tapi Hanya Mengurangi Masa Hukuman Saja.

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 1 rupiah pun uang negara yang mdicuri harus diadili, jadi tidak ada batasan jumlah kerugian negara, kalau masalah biaya menuntaskan kasus sudah ada Peraturan Menteri Keuangan Tentang Standar Biaya Penanganan Kasus Hukum.

Untuk lebih jelasnya, mari kita cermati bunyi UU TIPIKOR dibawah ini :
Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001- “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bunyi pasal tersebut, tidak menjelaskan berapa batas kerugian negara yang dapat diadili, yang artinya setiap perbuatan tindak pidana korupsi harus diadili! Dan oleh karena itu tidak ada alasan untuk menghentikan penyidikan terhadap oknum yang telah membayar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)!

Sebagaimana halnya yang terjadi di Kantor Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dimana pada pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2016 telah terjadi TGR hingga 200 juta rupiah, namun entah mengapa hingga kini oknum pejabat nya belum tersentuh oleh hukum.

Pengakuan dari Bendahara Pembantu, tidak mau dituliskan namanya, Kelurahan yang menyatakan benar adanya pengembalian kerugian negara dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa tahun kegiatan 2016 yang lalu dan sebahagian telah dikembalikan.

Demikian juga pengakuan dari beberapa rekanan penyedia, dimana mereka diwajibkan melakukan pengembalian atas kerugian negara. Namun, entah apa yang terjadi di negara ini sehingga UU TPK (Tindak Pidana Korupsi) terkesan mandul sehingga tidak mengadili oknum pejabatnya.

Sekertaris Jendral Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Peduli Indonesia (Sekjend LSM LAPINDO), Wilson Sibarani menyesalkan telah terjadinya perlakuan diskriminatip terhadap pelaku korupsi tersebut.

Perlakuan diskriminatif tersebut menurutnya akan dapat mempengaruhi penegakan hukum di negeri tercinta. “Jangan sampai ada perlakuan diskriminatiplah dalam penegakan hukum. Kalau korupsi yah harus diadili. Walau telah ada TGR yah harus tetap diadili, sebab dalam UU TPK itu tidak disebutkan nominal korupsi yang diadili, artinya satu sen pun nilai korupsinya harus tetap dipidana”, demikian ungkap Wilson di kantornya dibilangan Pasar Rebo Jakarta Timur.

Lebih lanjut, Wilson mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat permohonan informasi publik ke SKPD terkait dengan harapan dapat membongkar nilai kerugian negara yang sesungguhnya dan menghadapkan para pelaku ke meja hijau.

“Menyikapi tidak adanya tuntutan pidana terhadap para oknum pelaku korupsi tersebut, kami telah mengirimkan surat permohonan informasi publik. Hal ini bertujuan untuk mempermudah melakukan investigasi sebagai bentuk kontrol sosisal dari masyarakat. Sehingga kedepan para terduga pelaku korupsi itu dapat kita hadapkan ke hadapan penyidik yang selanjutnya diharapkan P 21.

Jika Pejabat Kelurahan tidak mengindahkan surat kami sebagaimana implementasi UU Nomor 14/2008 maka kami akan lakukan gugatan sengketa informasi dan atau langsung kami sampaikan ke institusi penegak hukum”, tuturnya.

Saat acara berbuka puasa bersama antara para aktivis penggiat anti korupsi dari kalangan LSM LAPINDO yang dilaksanakan pada kamis, (22/6).

Wilson Sibarani selaku motor penggerak Lembaga, mengharapkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Menurutnya, jika pihak Kelurahan Cempaka Baru tidak mengindahkan permohonan informasi publik tersebut maka secara otomatis oknum pejabatnya dapat diduga tidak menghormati Undang-undang Keterbukaan Publik dan Pergub DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Layanan Informasi Publik.

“Kami meyakini bahwa pihak kelurahan akan mematuhi dan menjalankan UU KIP secara baik dan benar sehingga mereka akan memberikan dokumen kontrak yang kami mohonkan. Dan apabila mereka tidak memberikan dokumen kontrak tersebut maka dapat diduga kuat telah melanggar ketentuan pasal 52 UU Nomor 14/ 2008 dan Pergub DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013”, demikian pungkasnya. (Frans Samosir).