Pengurusan Prona Di Desa Pollung Humbahas Diduga Jadi Ajang Pungli

0
70

BuktiPers.com – Humbahas (Sumut)

Pengurusan didalam pelaksanaan sertifikat tanah / Prona bagi masyarakat miskin dan menengah khususnya PRONA (Proyek Agraria Nasional ) di Desa Pollung Kabupaten Humbahas diduga sarat Pungli serta adanya pemalsuan lampiran tanda tangan didalam pemberkasan BPN yang sangat dibutuhkan seperti saksi / batas balok tanah yang diduga hasil rekayasa dari pihak yang berperan dalam mengurus prona tersebut .

Sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang dikeluarkan oleh Keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional , Mendagri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No 25/SKB/ V/ 2017, No. 590-3167A Tahun 2017, No. 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, Menimbang , Mengingat, Memutuskan pada ayat keTujuh dalam Kategori III ; Bahwa Khusus daerah Sumut hanya dikutip sebesar Rp. 250.000,- .

Setelah dilakukan Konfirmasi bersama dengan Kepala BPN Kecamatan Dolok Sanggul, Kepala Desa Pollung (Trosky Banjarnahor), Camat Pollung ( Haposan Lumbangaol) dan telah diterbitkan dalam pemberitaan Online Bukti Pers.com dan Harian Fikiran Sumut, Sekdes Pollung marah marah kepada masyarakat yang ikut dalam pengurusan Prona, sehingga uang panjar yang telah diterima oleh sebelumnya tanpa diikut sertakan kwitansi penerimaan yang berjumlah Rp. 100 ribu rupiah serta berkas sertifikat Prona juga ikut dipulangkan oleh Perangkat desa serta berujar dengan kasar kepada anak nya dengan mengatakan mengatakan ” Urus sendiri pronanya ,

“Datangi sendiri team pengukur tanahnya, serta tanda tangani sendiri kepada kepala desa, ujarnya dengan nada sombong

Tak menerima perlakuan yang begitu kasar, konfirmasi berlanjut ke Kepala Desa Pollung dan Humas Polres Humbahas Marojahan Simanjuntak. Sedangkan Kepala Desa Pollung sendiri berujar dan mengatakan bahwa itu tidak sepengetahuan dirinya.

” Saya hanya memerintahkan kepada Sekdes dan Perangkat Desa hanya memberitahu bahwa untuk biaya pengurusan hanya sebesar Rp. 250 ribu sesuai UU Mentri Agraria, bukan Rp. 500.000 rupiah” jelasnya.

Berlanjut konfirmasi bersama dengan Humas Polres Humbahas melalui Hp selulernya ,Humas mengatakan bahwa untuk pengutipan pengurusan prona itu tidak ada biaya,

“Semua itu digratiskan, karna Prona itu adalah Visi dan Misi Pemerintah Pusat dalam mencerminkan serta membantu masyarakat miskin dan menengah untuk membantu secara cuma cuma dalam hal pengurusan sertifikat tanah.
Senada juga dijatakan Anggota DPRD Humbahas yakni David Mahulae mengatakan, ini belum di Perdakan oleh Bupati, jadi belum ada kata pengutipan dalam hal ini, ungkapnya dalam sambungan selulernya .

Perlakuan yang diperbuat Sekdes sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dipercayakan sebagai Sekertaris Desa Pollung diduga syarat Pungli , sesuai dengan Instruksi Bupati Humbahas No. 180/1815/HH/2016 Tentang Pengawasan Pungutan Liar (Pungli ) .

Sementara dilain sisi persoalan ini telah disampaikan ke ASS I Pemerintahan secara langsung dan juga Dinas Inspektorat melalui Hp. selulernya dan sayangnya Inspektur sendiri sedang berada diMedan dalam urusan ke dinasan (B.Nababan/Red)