Ranperda Simalungun Diduga Rawan Penyelewengan

0
413
IMG-20170807-WA0002
Loading...

BuktiPers.Com – Simalungun (Sumut)

Pengesahan Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Kabupaten Simalungun diduga rawan penyelewengan Anggaran.

Hal tersebut diungkapkan, Rindu Marpaung kepada wartawan, Senin (6/8/2017) bahwa dalam penetapan pengesahan LKPJ dan pengesahan Ranperda Tahun 2016 oleh DPRD Kabupaten Simalungun diduga rawan penyelewengan.

Bukan tanpa alasan hal tersebut dilontarkan berdasarkan contoh yang telah terjadi sebelumnya yakni pada tahun 2015 proyek yang telah selesai dikerjakan dan sudah dianggarkan ternyata dibayar tahun 2016.

“Kalau seperti itu kan sangat mempengaruhi ke postur anggaran, dan juga dapat menciptakan kinerja yang bobrok, jika Pemkab berdalih tidak ada anggaran, hal itu sangat tidak mungkin karena anggaran sudah diajukan untuk tahun 2015, kok bisa untuk pembayaran anggaran yang dipakai tahun 2016,” kata Rindu.

Kebobrokan Pemkab Simalungun juga terlihat dari silpa (sisa laporan pagu anggaran) tahun 2016 yang mencapai Rp.119 Miliyar, hal ini tidak lepas dari lemahnya pengawasan dari anggota DPRD, kejadian ini merupakan kinerja yang bobrok dari Kabupaten Simalungun. (Rey/Red)

Loading...