Revisi Zonasi Bukti Keberpihakan TN Terhadap Pembangunan

0
65
IMG-20180223-WA0001

Buktipers.com Kapuas Hulu (Kalbar)

Revisi Zonasi Taman Nasional Betung Kerihun menunjukkan keberpihakan TN untuk mendukung pembangunan strategis nasional khususnya dukungan bagi pembangunan Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP)

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Balai Besar TaNa Bentarum Arief Mahmud saat memberikan sambutannya pada acara Konsultasi Publik Revisi Zonasi Taman Nasional Betung Kerihun di Putussibau, Kamis (22/2)

Selain itu menurut Arief, TN Juga memberikan dukungan bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) untuk membuka akses masyarakat dengan membangun jalan paralel perbatasan yang melewati kawasan TNBK.

Hal ini juga untuk menjawab kritikan dan klaim beberapa kelompok masyarakat yang disematkan kepada Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau sentarum (TaNa Bentarum), bahwa TN tidak mendukung pembangunan masyarakat yang bermukim dalam kawasan.

“Selama ini ada kesan TN anti pembangunan dan tidak berpihak pada masyarakat salah satunya terkait pembangunan jalan dari Nanga Era sampai Kaltim, padahal dalam PP 28 hal itu dimungkinkan” tuturnya.

Arief juga menambahkan bahwa pernyataan yang menyudutkan TN tersebut membuat hubungan antara TN dengan masyarakat yang dahulunya baik menjadi renggang.

TaNa Bentarum melakukan konsultasi publik terkait revisi zonasi khususnya di kawasan TNBK dengan mengundang para pihak yang berkepentingan diantaranya NGO, Kepala Desa sekitar TN, Tokoh Masyarakat, pemerintah Daerah, DPRD serta akademisi.

Sebagaimana diketahui Kementerian Pertahanan mengajukan pembangunan Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) kepada Kementerian LHK yang mengambil zona inti kawasan TNBK di bagian utara sepanjang 312 km memanjang dari barat ke timur. Selain itu juga dibangun Jalan Paralel Perbatasan Indonesia-Malaysia yang juga melewati kawasan TNBK di ujung timur tepatnya di ruas Nanga Era-Kalimantan Timur

Menurut Arief Pembangunan jalan tersebut sepenuhnya dikerjakan oleh Kementerian PUPR dan mendapat dukungan penuh dari KLHK sebagai wujud implementasi Nawacita Presiden Jokowi utamanya nawacita ke-3 yakni membangun dari daerah perbatasan.

Dikatakan Arief “Ada kebutuhan untuk menjaga NKRI ada juga kebutuhan pengembangan wilayah misalnya pembangunan jalan paralel perbatasan juga dinamika pembangunan masyarakat dan wisata sehingga kami merasa perlu merevisi zonasi” tegas Arief. Dia mencontohkan bahwa secara sederhana zonasi seperti membagi rumah ke dalam ruang-ruang yang diperuntukkan sesuai kegunaannya.

Arief mengatakan ” Menyinggung demo yang dilakukan sejumlah masyarakat yang menolak kehadiran TNDS di Danau Sentarum akibat penangkapan sejumlah orang yang kedapatan menebang kayu di dalam kawasan TNDS, orang nomor satu di TaNa Bentarum ini meminta masyarakat melihatnya secara jernih. Menurutnya, Balai Besar TaNa Bentarum tidak pernah menangkap masyarakat yang mengambil kayu di dalam kawasan apabila hal itu untuk kebutuhan masyarakat setempat.

“Selama hampir puluhan tahun, tidak pernah kita menangkap masyarakat yang menggunkan kayu untuk (membangun) rumahnya, tapi yang kita tindak adalah oknum yang melakukan bisnis kayu” tegas Arief. Masyarakat menurutnya, akan menjaga kawasan hutan dengan baik apabila diberikan kewenangan pengelolaan.

Arief berharap ” masyarakat tidak termakan isu-isu yang justru akan merugikan mereka sendiri di kemudian hari.” Saya yakin dan percaya masyarakat jika diberi kewenangan pasti arif dan bijak, berladang sepanjang di zona tradisional itu tidak di larang, mari kita lihat secara jernih hal-hal yang terjadi di masyarakat dan tidak mudah terprovokasi” harapnya.

Dari pantuan media buktipers.com kegiatan berjalan dengan lancar dan dihadiri konsultasi publik perwakilan dari Direktorat Penguatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Balai Besar Pembangunan Jalan Wilayah IX Kalimantan, Lembaga swadaya Masyarakat (WWF, AMAN, Forclime), KPH Utara dan Timur, DPRD Kab. Kapuas Hulu dan seluruh Kades di TNBK (bayu)