STOP MERUSAK DAN MENCEMARI KAWASAN DANAU TOBA

0
294
BuktiPers – Samosir (Sumut)
Kondisi kerusakan lingkungan Danau Toba dan pencemaran danau yang terus menerus terjadi harus dihentikan. Salah satu penyebab utama pencemaran secara langsung yang dilakukan secara massif adalah munculnya Keramba Jaring Apung  (KJA) di Danau Toba. Pengusahaan KJA itu dilakukan oleh investor asing serta memperdaya masyarakat lokal demi keuntungan sepihak para investor.
Kita harus memperjuangkan agar segera mencabut ijin usaha perusahaan KJA di Danau Toba. Ini sudah tak bisa ditolerir. Danau Toba kini sudah tercemar karenanya. Padahal, Kawasan Danau Toba adalah kawasan yang dahulunya begitu dibanggakan oleh Indonesia sebagai destinasi wisata dunia yang memberikan pemasukan yang besar bagi negara ini.
Proses eksploitasi yang sudah kelewat batas terhadap Kawasan Danau Toba (KDT) telah sangat nyata merusak dan mengotori Danau Toba. Industrialisasi yang secara massif terus digelar oleh investor asing dan lokal, dengan seijin pemerintah pusat dan pemerintah daerah, telah membuat Danau Toba bagai tempat sampah, tempat pembuangan limbah industrialisasi yang menghancurkan Kawasan Danau Toba, yang mana masih terdapat ribuan keramba jaring apung di Danau Toba. Pemandangan buruk dan tidak sehat terus terjadi di Kawasan Danau Toba.
Industrialisasi di Kawasan Danau Toba yang dianggap sebagai kemajuan, telah merenggut kearifan masyarakat dan berubah menjadi pragmatisme, instan, dan materialistis. Industrialisasi juga telah melunturkan kearifan masyarakat, serta menjauhkan masyarakat dari lingkungannya. Industrialisasi telah berdampak dan berkontribusi terhadap penurunan kualitas air Danau Toba pada tingkat yang mengkhawatirkan. Karena itu, sekarang pemerintah harus menghentikan operasi perusahaan Kramba Jaring Apung di Danau Toba. Kita katakan, “Danau Toba tanpa keramba”.
Disebabkan krisis ekonomi dan pergantian kepemimpinan nasional pada tahun 1998, menjadi awal setting ekonomi kawasan Danau Toba saat ini. Di saat pemerintahan sedang tidak stabil, bisnis keramba masuk di Kawasan Danau Toba menggantikan bisnis pariwisata yang mengakibatkan surutnya pengunjung wisata ke Danau Toba. Dengan dalih ramah lingkungan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan ijin investasi terhadap perusahaan asing yakni PT Aquafarm Nusantara. Industri Keramba Jaring Apung perlahan semakin memperluas usahanya, dan diikuti oleh Perusahaan JAPFA maupun kelompok usaha lainnya yang memasukkan beberapa ratus ton pellet (pakan ikan keramba) per hari ke dalam Danau Toba. Alhasil, limbah itu pun menumpuk, tidak seluruhnya terurai. Limbah keramba jaring apung meninggalkan zat Fosfor dan kandungan nitrogen di air Danau Toba, yang menimbulkan pencemaran dan racun.
Ph Air Danau Toba dalam sebulan ini sudah berkisar antara 9,2 – 9,6 di ketiga titik tersebut. Kenampakan fisik menunjukkan bahwa air Danau Toba berubah warna dari biru ke hijau dan jarak pandang yang tadinya 5-6 meter masih bisa melihat dasar di pinggir danau, saat ini jarak pandang hanya tinggal 1-2 meter. Ini terbuktinya Ratusan Ton Ikan Mati di Haranggaol, Hal ini menunjukkan, bahwa telah terjadi penurunan kualitas air Danau Toba. Masyarakat pinggir Danau Toba tidak berani lagi mengambil air danau untuk dikonsumsi sebagai air minum sehari-hari.
Guru Besar Universitas Sumatera Utara, Profesor Dr Alexander Ternala Barus menyebutkan, Ph ideal bagi biota air adalah pada kisaran 6-9, sedangkan di atas 9 akan bersifat toksik atau mematikan bagi biota air. Menurut Kajian LIPI, kadar total fosfor di perairan Danau Toba berada pada kelas I (0.2 mg/l).
Jumlah total fosfor itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, hal ini menunjukkan bahwa secara umum air Danau Toba tidak memenuhi syarat sebagai sumber air baku. Jadi jangan jadikan Danau Toba sebagai tempat sampah pembuangan limbah.
Pemerintah harus segera mencabut ijin Perusahaan Keramba Jaring Apung yang beroperasi di Kawasan Danau Toba dan meminta pertanggungjawaban perusahaan untuk memulihkan kembali kualitas air Danau Toba, mengganti kerugian atas kerusakan lingkungan perairan Danau Toba.
Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 1997, sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada pasal 98 ayat 1 dengan tegas disebutkan sanksi bagi perusak lingkungan. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Juga, pada pasal 99 ayat 1, yakni setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Perijinan investor yang merusak lingkungan di Kawasan Danau Toba seperti eksplorasi dan eksploitasi tambang, eksploitasi hutan lindung oleh pabrik raksasa bubur kertas PT Inti Indorayon Utama (IIU) yang kini berubah nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL) harus dicabut. Sebab, perusahaan-perusahaan itu secara massif telah berkontribusi nyata pada kerusakan Danau Toba dengan menggunduli hutan dan merampas lahan di sekeliling kawasan yang mengakibatkan hilangnya beberapa sumber mata air.
Masing-masing perusahaan itu malah mengerjai urusan AMDAL-nya, seolah-olah sudah layak, padahal tidak. Mereka itu berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu, sehingga masih terus beroperasi di kawasan Danau Toba dan ini harus dihentikan. (JS/Red)