Stop Woman Violence Aliansi Perempuan Kota Malang Turun Jalan

0
107
IMG-20180305-WA0085
Loading...

Jawa Timur, Malang – Perkembangan tehnologi dan peradaban manusia saat ini, dalam beberapa hal masih tidak berpihak pada perempuan.
Secara kulturistik perempuan masih di anggap mahluk yang lemah, tidak mampu bertanggung jawab pada diri dan masa depan hidupnya, tanpa campur tangan orang lain.

Perempuan saat ini masih di anggap kaum marginal dalam ekonomi, sehingga pendapatan mereka menjadi lebih murah, dari pekerja lelaki, tingkat tekanan dalam keluarga menjadi salah satu penyebab, tingkat depresi yang secara tidak sadar di ciptakan, oleh orang – orang di sekitar kehidupannya.
Tindakan kekerasan dan pelecehan sering kali mereka alami, tetapi mereka tidak tahu ke mana mereka harus mengadu.

Tidak adanya perhatian khusus dari pemerintah, yang berkaitan dengan masalah yang di hadapi perempuan, semakin memperburuk kondisi perempuan itu sendiri.

Dan hari ini pagi, (05/003/2018)untuk menginggatkan pemerintah, maupun masyarakat tentang hak-hak dasar perempuan, sekaligus untuk menghentikan tindakan kekerasan terhadap perempuan.
Aliansi Perempuan di kota Malang melakukan aksi turun ke jalan, dan di kawal oleh pihak Polresta Malang.

Menurut pihak Humas Polresta Malang dalam keterangannya pres nya, kepada awak buktipres mengatakan ” tadi pagi ada giat Unras, giat 54 di depan DPRD kota Malang , dari aliansi Press Realease Woman’s March.” Jelasnya.

Lanjutnya ” aksi di ikuti oleh 75 orang, dan titik kumpul di depan Stasiun Kota Baru untuk kemudian, melakukan aksi jalan kaki ke depan gedung DPRD kota Malang.

Saya sebagai Kasubbag Humas Polresta Malang ikut mengamankan aksi tersebut, tentunya untuk memberikan rasa aman, nyaman dan keselamatan baik dari pengguna jalan, maupun yang menyampaikan aspirasinys kepada pemerintah.

Ada beberapa tuntutan, yang mereka sampaikan pada pihak pemerintah kota Malang, salah satunya adalah untuk pemerintah kota Malang melakukan Eksekutif dan Legeslatif Review terhadap Peraturan Daerah (PERDA) No 12 tahun 2015, tentang Perlindungan Perempuan dan korban kekerasan” tegasnya.( hermin/red)

Loading...