Tergugat Ajukan Duplik Atas Gugatan HTI Ke Pengadilan Tata Usaha Negara

0
145
IMG-20180105-WA0009
Loading...

Buktipers.com – Jakarta

Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hari ini, Kamis (4/1/2018), di Jalan Sentra Primer Jakarta Timur, Tergugat menyampaikan Duplik.”Kuasa Hukum Tergugat menjelaskan bahwa sejak Tergugat telah mencabut Status Badan Hukum Penggugat,
Maka Penggugat sudah bukan lagi Subyek Hukum.

“Penggugat sudah tidak memiliki kepentingan hukum untk melakukan aktivitas organisasi apapun termasuk mengajukan gugatan dalam kapasitasnya sebagai Badan Hukum. Hal ini di Jelaskan I wayan Sudirta dengan Jelas

“Menteri Hukum dan HAM RI selaku Tergugat merupakan Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang telah mencabut Status Badan Hukum Penggugat, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tertanggal 19 Juli 2017.

Lanjut I Wayan “Berdasarkan Asas Contrarius Actus, maka Tergugat selaku Pejabat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya berwenang untuk membatalkannya.

‘Penerbitan Objek Sengketa Tata Usaha Negara telah sesuai dengan UU Administrasi Pemerintahan. Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) telah mempertimbangkan unsur-unsur yuridis, sosiologis dan filosofis.

Adapun Objek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, telah dibuat sesuai Prosedur, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

“Tergugat menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dengan Duplik Tergugat atas Gugatan No.211/G/2017/PTUN.JKT
di Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) Jakarta

“Pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hari ini, Kamis, 4 Januari 2017, Tergugat menyampaikan Duplik. Kuasa Hukum Tergugat menjelaskan bahwa sejak Tergugat telah mencabut Status Badan Hukum Penggugat, maka Penggugat sudah bukan lagi merupakan Subyek Hukum. Penggugat sudah tidak memiliki kepentingan hukum untk melakukan aktivitas organisasi apapun termasuk mengajukan gugatan dalam kapasitasnya sebagai Badan Hukum.

“Menteri Hukum dan HAM R.I selaku Tergugat merupakan Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang telah mencabut Status Badan Hukum Penggugat, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tertanggal 19 Juli 2017. Berdasarkan Asas Contrarius Actus, maka Tergugat selaku Pejabat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya berwenang untuk membatalkannya.

“Penerbitan Objek Sengketa Tata Usaha Negara telah sesuai dengan UU Administrasi Pemerintahan. Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) telah mempertimbangkan unsur-unsur yuridis, sosiologis dan filosofis.
“Adapun Objek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, telah dibuat sesuai Prosedur, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Tergugat menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada bukti-bukti yang ada ujarnya. (AN)

Loading...