Tokoh Masyarakat Nilai Hasil Pemerintahan Kota Malang “Nol”

0
169
IMG-20180306-WA0002

Buktipers.com – Malang (Jawa Timur)

Mendekati berakhirnya masa jabatan walikota dan walikota Malang periode 2014/2019, menyisakan penilaian-penilaian dari berbagai pihak di kota Malang.

Kebijakan yang di buat pemerintah kota Malang ini di nilai banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak bermanfaat secara maksimal, serta dapat di rasakan dengan nyaman oleh masyarakat kota Malang itu sendiri secara luas.

Seperti contoh-contoh pembangunan jalan, drainase dan pembangunan gorong-gorong, banyak menuai masalah dari mulai proses pembangunannya, pertanggung jawaban pekerjaanya dan hasil akhir dari pekerjaan yang tidak banyak membawa manfaat, bahkan lebih banyak merugikan masyarakat.

Tidak ada tindakan apapun dari pemerintah kota Malang, terkait banyaknya laporan tentang pembangunan yang tidak sesuai dengan cenderung bermasalah.

Kerjasama dengan elemen – elemen masyarakat, dalam pembuatan kebijakan juga menjadi salah satu sebab, kenapa pembangunan di kota Malang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu kebijakan pemerintah kota Malang dengan banyak, mengalokasikan anggaran CSR untuk membangun taman-taman kota, justru di nilai merupakan pembangunan yang tidak banyak membawa manfaat, dan justru ke depan akan secara reguler membebani APBD untuk perawatannya.

Hal ini juga di sampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat, yang sekaligus pengusaha serta mantan ketua DPC PKB kota Malang, Choirul Anwar, kepada awak buktipres yang menemuinya di salah satu tempat makan di kota Malang, Malam itu ( 6/03/2018) beliau menyampaikan pandangannya tentang kota Malang hari ini dan kedepan ” kalau kita bicara tentang Malang saat ini, kita bisa melihat bahwa pemimpin kota ini kurang memahami tentang tata cara dalam menata kebijakan, baik itu kebijakan terkait birokrasi maupun kebijakan yang di realisasikan dalam masy.

Selama periode kepemimpinan walikota Malang,saat ini pembangunan infra struktur di Malang sangat minim, media di anggap sebagai musuh birokrasi, komunikasi antara elemen masyarakat dan birokrasi, tidak pernah terjalin jadi jangan berfikir tentang keterbukaan dalam pemerintahan, saling berkomunikasi saja sangat terbatas.” keluhnya.

Saat awak buktipres bertanya tentang, seperti apa sosok pemimpin untuk kota Malang ke depan, Choirul Anwar mengatakan ke depan kota Malang membutuhkan sosok pemimpin yang mengerti dan memahami sistem birokrasi, sehingga dia tahu wewenang dan tugas serta tanggung jawabnya sebagai walikota.
Kita butuh pemimpin yang tanggap dan mampu berkomunikasi dengan baik, berkomunikasi artinya adalah dia sosok yang bisa menjadi jembatan serta mengsinergikan seluruh elemen masyarakat kota Malang, untuk memiliki rasa tanggung jawab bersama, akan kehidupan dan masa depan kotanya.”

Begitu pula saat kami bertanya tentang visi misi, para calon walikota dan wakil walikota Malang saat ini, apakah realistis atau tidak beliau menyatakan ” kalau ngomong realistis, program mereka sebenarnya normatif-normatif saja, tidak ada yang realistis dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
Maka saya memberi saran untuk, para calon walikota dan wakil walikota Malang lebih terbuka, dan membuka ruang untuk peran serta aktif masyarakat dari semua elemen untuk mengajuan konsep, tentang masalah dan solusi yang memang benar- benar terjadi, dan mencapai penyelesaian yang tepat.

Sekarang ini era keterbukaan mestinya pemerintah kita, ke depan juga lebih terbuka dalam sistem dan pengelolaan pemerintahannya. Walapun kelihatannya cukup absurd untuk terjadi, tetapi saya yakin andai kata dalam pikiran mereka, kekuasaan tidak hanya untuk kepuasan dan memperkaya diri sendiri, maka sistem apapun yakin pasti bisa berjalan demi kesejahreraan masyarakat”.

Saat kami bertanya tentang kejenuhan masyarakat terhadap politik, mantan ketua DPC PKB kota Malang ini, menjelaskan ” saya masih optimis masyarakat kita masih punya rasa bertanggung jawab, pada nasib bangsa, negara dan kotanya kok, hanya sekarang masyarakat harus menjadi pemilih yang rasional, artinya bahwa masyarakat harus bisa memahami bahwa sekali mereka salah memilih orang, untuk menjadi pemimpin maka akibat nya adalah lima tahun, atau satu periode orang itu terpilih”. Pungkasnya (Hermin/red)