ULP Samosir Gelar Rapat Pembekalan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

0
126
IMG_20180314_065545
Loading...

BuktiPers.Com – Samosir (Sumut)

Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) menyelenggarakan Rapat Pembekalan Pengadaan Barang/Jasa TA 2018 di ruang Rapat Kantor ULP, Selasa (13/03/2018). Rapat dibuka oleh Kepala ULP Kabupaten Samosir Sardo Sirumapea, S.Pd, MM. Nara sumber Drs. Edi Usman, ST, MT Dosen Politeknik Negeri Medan. Rapat pembekalan pengelola pengadaan barang/jasa diikuti seluruh Pokja ULP Kabupaten Samosir.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Pengadaan barang adalah pengadaan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

Pengadaan pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Adapun pengadaan jasa Konsultansi adalah jasa pelayanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
Pengadaan jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
Di tahun 2018, LKPP menargetkan tiga kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mengubah wajah pengadaan barang/jasa di Indonesia. Pertama, pembangunan cloud data center di 34 provinsi. Jika terlaksana, maka LKPP akan memiliki backup system yang mumpuni dan siap dengan infrastruktur big data dalam penyediaan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, seperti monitoring, analisis market, dsb.
Kedua, mengejar perluasan produk yang tercantum dalam sistem e-katalog. Jumlah produk yang tercantum memang meningkat pesat setiap tahunnya, namun hal itu masih belum cukup untuk memfasilitasi kebutuhan pemerintah. Oleh karena itu, LKPP akan mencoba untuk mendesentralisasikan-nya dengan skema e-katalog lokal yang dimuat secara nasional melalui e-katalog LKPP.

“Ciri dari barang yang dapat di e-katalog-lokal-kan adalah yang sifat pergerakan barangnya hanya lokal saja seperti beton curah, aspal curah, dll. Yang kedua, adalah produk UKM lokal yang bisa dipasarkan secara nasional. Jika katalog lokal ini sudah berkembang maka kita akan memiliki e-marketplace yang sangat besar di Indonesia, dan ini yang akan mengubah wajah pengadaan di masa depan,“ lanjut Agus.

Dan yang ketiga adalah pemberian insentif kepada para pengelola pengadaan. Berdasarkan pengalaman LKPP masih banyak daerah yang menganggap pengadaan hanya sebatas lelang, padahal kenyataanya lebih dari itu. Seandainya mereka mendapatkan insentif yang memadai, maka kualitas pengadaan Indonesia dipercaya akan semakin baik. (Baktiar H Pasaribu/Red)

Loading...