Wabup Simalungun Sampaikan Nota Pengantar Pertanggungjawaban APBD 2016

0
273
Wakil Bupati Simalungun (kiri) bersama Wakil Ketua DPRD saat rapat paripurna di Gedung DPRD Simalungun, Senin (3/7).

Buktiper.com, SIMALUNGUN – Bupati Simalungun diwakili Wakil Bupati (Wabup) Ir Amran Sinaga Msi menyampaikan nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016 dalam rapat paripurna DPRD Simalungun di Gedung DPRD Simalungun, Pamatang Raya, Senin (3/7).

Wakil ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani SH membuka dan memimpin rapat paripurna di dampingi wakil ketua lainnya yakhi Fao Saut P Sinaga dan Ir Rospita Sitorus dan dihadiri oleh para anggota DPRD, staf ahli DPRD, Sekda, Para Staf Ahli Bupati, Asisten dan pimpinan SKPD serta camat dijajaran Pemkab Simalungun.

Saat membuka rapat, Timbul Jaya Sibarani SH mengatakan bahwa agenda rapat kali ini adalah untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertangungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 dan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemkab Simalungun tahun anggaran 2016.

Dikatakan, sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan kepala daerah wajib menyampaikan Ranperda tentang petanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Oleh karena itu diharapkan kepada para anggota DPRD beserta jajaran eksekutif untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam pembahasannya.

Sementara itu, dalam nota pengantarnya Bupati Simalungun yang diwakili wakil Bupati mengatakan bahwa dalam nota pengantar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017 telah disusun dan sajikan sesuai dengan standar akutansi pemerintah dengan rekapitulasi yang terdiri dari pendapatn asli daerah (PAD), belanja dan silva tahun 2016.

Adapun rinciannya menjelaskan berbagai hal antara lain laporan realisasi anggaran, perusahaan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, arus kas, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam nota pengantar tersebut juga menginformasikan bahwa laporan keuangan Pemkab Simalungun tahun 2016 diterima oleh bupati simalungun pada bulan Juni 2017 yang lalu dari BPK RI dengan hasil wajar dengah pengecualian (WDP).

Bupati berharap kepada para anggota DPRD dapat membahas, menerima dan menyetujui Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 dan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemkab Simalungun, ditetapkan mejadi Perda Kabupaten Simalungun. (John)