Warga Minta Lahan Tempat Bak Penampung Tidak Diizinkan, 741 Ha HGU Diterlantarkan

0
62
Loading...

BuktiPers.Com – Simalungun (Sumut)

Lahan HGU PTPN IV Medan, Unit Kebun Teh di Sidamanik sepertinya tidak efektif dalam hal pengelolaan dan pendayagunaannya, bagaimana tidak pasalnya lahan seluas 741 Ha HGU tampak ditelantarkan. Sesuai informasi yang diperoleh lahan tersebut telah ditelantarkan sudah hampir lebih puluhan tahun terhitung sejak rencana penggantian tanaman teh menjadi tanaman kelapa sawit.

Namun yang sangat mirisnya lagi ketika masyarakat Nagori Bangun Rakyat yang berada di sekitaran HGU Kebun Teh, melalui kepala desa berencana dan sudah menyampaikan profosal kepada managemen kebun sidamanik agar memberi izin untuk masyarakat mendirikan bak penampung di atas lahan HGU Unit Kebun Teh Sidamanik tepatnya di Afd F.

Harapan masyarakat terasa pupus dikarenakan pihak perkebunan tidak perduli kepada masyarakat dengan tidak memberi izin pendirian bak penampung di lahan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut masyarakat menyampaikan keluh kesahnya kepada BuktiPers.Com, Kamis (9/8/2018) kemarin. Dikatakan warga bahwa mereka akan melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Unit Kebun Teh di Sidamanik.

Terkait hal tersebut, BuktiPers.Com mencoba mengkonfirmasi pihak perkebunan unit kebun sidamanik guna menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut. Ketika Rizky selaku Asisten SDM Unit Kebun Teh dikonfirmasi melalui WA (WhatsApp) menyampaikan bahwa beliau tidak berani memberi tanggapan terkait hal tersebut dengan dalih untuk menyampaikannya terlebih dahulu kepada pimpinannya namun membuat janji untuk bertemu dengan tim BuktiPers.Com untuk memberi keterangan lebih lanjut secara langsung hari ini, Jumat (10/8/2018).

Ketika tim menyambangi Kantor Unit Kebun Teh di Sidamanik, Ass SDM Rizky sepertinya menghindar dan membuat alasan bahwa beliau ada kegiatan ke Medan pada hari itu.

Menanggapi hal tersebut penggiat sosial kontrol masyarakat Wesly Saragih selaku Sekjend LSM GERAK-INDONESIA (GErakan RAkyat Anti Korupsi) menyampaikan bahwa Pemerintah dapat mencabut izin HGU jika ternyata ditelantarkan oleh sejumlah perusahaan. Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

ÔÇťApabila lahan tidak digarap selama dua tahun, HGU-nya bisa dicabut dan dialihkan untuk sentra pengembangan produksi tanaman pangan di daerah tersebut,” tuturnya.

Sementara Manager Unit Kebun Teh Sidamanik Ridho Nasution ketika dikonfirmasi via seluler melalui pesan singkat menyampaikan bahwa perihal perizinan pemakaian lahan harus seizin perusahaan/Direksi.

Sedangkan humas PTPN IV Medan Syahrul Nasution saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya dengan melayangkan pesan singkat tidak ditanggapi hingga berita ini diterbitkan. (Tim/Red)

Loading...