197 Pejabat Dilantik, Bupati Tegaskan ASN Gunakan Cara Beradab

0
385
Bupati Kabupaten Oku Selatan, melantik 197 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas, di lingkungan Pemkab Oku Selatan, di Aula Pemkab setempat, Jum'at (11/1/2019). (Foto/Suardi)
Dijual Rumah

Buktipers.com – Oku Selatan (Sumsel)

Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu (Oku) Selatan, melantik 197 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas, di lingkungan Pemkab Oku Selatan, di Aula Pemkab setempat, Jum’at (11/1/2019).

Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan surat keputusan No. 821/33/KPTS/BKPSDM/2019 yang pembahasanya, telah melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, panitia seleksi jabatan Pimpinan Pratama dan telah disetujui oleh Komisi Aparatur Negara yang mengawasi pelaksanaan merit system, di semua jenjang.

Bupati Oku Selatan, Popo Ali, mengatakan, pelantikan ini merupakan untuk yang pertama kali dilaksanakan, pada awal tahun 2019 ini. “Tentunya dalam memangku jabatan di suatu organisasi dapat bekerja dengan baik, apabila tingkat komunikasi antara pimpinan OPD dan bawahan terjalin dengan harmonis dengan sistem organisasi selaras dan bersinergi,”katanya.

Namun sangat disayangkan, sering terjadi malah sebaliknya, pimpinan tidak memperhatikan bawahan, dan bawahan ingin jadi pimpinan, katanya. Untuk itu, Popo menghimbau kepada peserta yang telah dilantik untuk beradaptasi dan berkomunikasi dengan baik di tempat yang baru.

“Modal utama organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas dengan baik adalah baiknya kondisi organisasi perangkat daerah tersebut. Kalau pimpinan dan jajarannya tidak selaras, tidak sinergi, tidak mungkin apa yang diharapkan bisa tercapai,”ujarnya.

Kedepannya, katanya,  dia akan terus mengevaluasi dan menganalisa kinerja perangkat OPD dan jajaran.

Bupati juga menambahkan untuk ASN tidak perlu menyampaikan surat kaleng kepadanya untuk memutuskan kebijakannya dan mendiktenya untuk mengganti atau mencopot suatu jabatan.

“Saya bukanya tidak menerima masukan, akan tetapi hendaknya, dilakukan dengan cara yang beradab tidak dengan cara seperti itu. Tidak perlu mengirim surat kaleng dengan membuat mosi tidak percaya yang disampaikan kepada saya, untuk memutuskan kebijakan saya, mendikte untuk mengganti,mencopot perangkat OPD,”tegas Popo. (Suardi)