Beranda Hukum 298 PNS Korup di Sumut, Ini Penjelasan Kepala BKN Regional VI

298 PNS Korup di Sumut, Ini Penjelasan Kepala BKN Regional VI

78
0
Ilustrasi. (Net)
Loading...

Buktipers.com –  Medan

Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional VI Sumatera Utara, English Nainggolan enggan membeberkan nama-nama pegawai negeri sipil (PNS) yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

Para abdi negara ini kini menunggu proses pemecatan, baik itu pemecatan tidak hormat (PDTH), maupun dipecat secara hormat.

“Maaf. Saya tidak bisa memberikan nama-nama mereka (PNS korup),” kata English melalui pesan aplikasi WhatsApp, Sabtu (12/1/2019).

PNS di lingkungan Pemprov Sumut memperoleh peringkat pertama kategori terkorup. Dari data yang diperoleh dari BKN, sebanyak 298 PNS di Pemprov Sumut terlibat tindak pidana korupsi dan masih menikmati kucuran gaji dari pemerintah, dari total 2.357 orang PNS di seluruh Indonesia.

“Kami hanya menyampaikan (nama-nama PNS korup) kepada Bapak Gubernur (Edy Rahmayadi),” kata English lagi.

Kabag TU BKN Regional VI Sumut Iwan pernah mengatakan, sudah seharusnya pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini gubernur dan bupati/wali kota, segera menindak siapapun PNS yang terlibat korupsi setelah adanya keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Baca Juga!  Kunker ke Sergai, Gubsu : Sehebat Apapun Kota Jika Desanya Amburadul, Tidak akan Ada Kemajuan Signifikan

“Ujung-ujungnya kembali kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Seperti apapun kasusnya di daerah, kami hanya merekomendasikan PDTH dan kami enggak punya kewenangan. Pak Kakanreg (English Nainggolan) dalam suatu rapat di kabupaten/kota selalu memberi informasi, jangan sampai ada timbul tersangka baru,” kata Iwan, beberapa waktu lalu.

“PPK wajib segera memberikan PDTH. Karena apapun ceritanya, ketika PDTH tidak diberikan, ada unsur kerugian negara di situ. Nah, siapa kemudian yang bertanggung jawab? Ya, PPK. Seolah-olah PPK mengulur-ulur uang yang harusnya berhenti tapi tidak dibayarkan,” sambungnya.

Diakui Iwan, untuk menerapkan PDTH bagi para PNS tidaklah mudah. Meski pada pengadilan tingkat pertama dinyatakan bersalah oleh majelis hakim, mereka berduyun-duyun menempuh hukum hingga ke tingkat Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

“Yang terakhir, PK-nya lucu. Jadi, pada pengadilan negeri PDTH kemudian mengajukan ke PTUN bahwa yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. Bedanya PDTH dengan diberhentikan dengan hormat adalah apabila umur 50 tahun dan masa kerja 20 tahun, mendapat uang pensiun. Kan aneh. Dia mendapat putusan di pengadilan (PDT), mengajukan ke PTUN untuk membatalkan PDTH dari PPK. Itu pun berarti, dia di PTUN sampai dengan tingkat kasasi sampai dengan Mahkamah Agung, keluar putusan yang sama. Kami khawatir. Akhirnya kami membuat surat ke pusat untuk memberikan fatwa, apa yang harus kami lakukan atas putusan MA,” jelasnya.

Baca Juga!  7 Mahasiwa Meninggal Tertimbun Longsor di Pemandian Air Panas Daun Paris, Ini Nama-nama Korban

Masih membahas PNS korup, Karo Humas BKN Mohammad Ridwan dalam kesempatan yang sama memaparkan Undang-undang No 5 Tahun 2014 Tentang ASN.

Ridwan mengatakan, BKN mengusulkan yang menjadi PPK seharusnya bukanlah gubernur atau bupati/wali kota, menteri, panglima TNI atau jaksa agung. Melainkan sekretaris daerah (sekda).

“Begitu gubernur dan bupati/wali kota yang menjadi PPK, apa yang terjadi? Mereka kan kalangan politik. Mau enggak mau ya, sadar enggak sadar, pasti ada aroma politiknya,” ujarnya.

Meraih ranking pertama PNS terkorup, tak lantas membuat Sumut melalui gubernur dan bupati/wali kota menjadi provinsi yang paling cepat menerapkan PDTH. Adapun pejabat daerah yang paling cepat melakukan PDTH, yakni Wali Kota Buton, Wali Kota Cirebon, Wali Kota Blitar.

Baca Juga!  Bakal Calon Gubsu Lantik DPD Partai Golkar Kota Pematangsiantar

Ridwan menegaskan, setiap ASN yang terbukti secara sah telah melakukan pidana korupsi jabatan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) wajib diberikan sanksi tegas berupa PDTH.

“Kalau yang bukan case pidana jabatan, seperti utang pribadi, mungkin enggak selalu berakhir PDTH. Diberikan sanksi disiplin. Yang berwenang penuh adalah PPK. Tapi, ketika disurati mungkin hanya surat cinta saja. Meski begitu, ada beberapa wali kota yang berani,” ujarnya.

Apakah BKN melalui para PPK berani melakukan PDTH terhadap PNS korup seperti yang dilakukan TNI dan Polri dengan memecatnya di depan publik? Menjawab hal ini, Ridwan menyebut, BKN memajang foto para ASN korup di gedung mereka dan masjid.

“Secara kelembagaan, BKN memiliki tanggung jawab. Sumatera Utara, semangat! Maksudnya, yang PDTH, segera dilakukan PDTH,” ucapnya.

Sumber : tribunnews.com

 

Loading...