Beranda Hukum 4 Anggota DPRD Tapteng Ini Selalu Tutupi Muka saat Sidang Perdana Kasus...

4 Anggota DPRD Tapteng Ini Selalu Tutupi Muka saat Sidang Perdana Kasus Korupsi

90
0
Empat anggota DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) periode 2015-2020 menjalani sidang perdana terkait kasus korupsi perjalanan dinas fiktif, Rabu (10/4/2019) di Pengadilan Tipikor Medan. Tribun Medan/Victory Arrival Hutauruk
Loading...

Buktipers.com – Medan (Sumut)

Empat anggota DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) periode 2015-2020 menjalani sidang perdana terkait kasus korupsi perjalanan dinas fiktif, Rabu (10/4/2019) di Pengadilan Tipikor Medan.

Keempat terdakwa tersebut adalah Wakil Ketua DPRD Tapteng, Awaluddin Rao (40) yang mengenakan kemeja batik putih dengan rilis bunga biru dengan duduk di paling pinggir kiri di hadapan Hakim Ketua Ferry Sormin.

Sedangkan, anggota DPRD, Julianus Simanungkalit (42) tampak mengenakan kemeja biru yang duduk di sebelahnya, lalu ada Jonias Silaban (49) dengan kemeja biru kotak-kotak dan Hariono Nainggolan (42) yang mengenakan kemeja putih rilis kotak-kotak.

Awal mula persidangan, ketiga anggota DPRD Tapteng tampak terus menutup dengan tangan dan menundukkan kepala saat para awak media mengabadikan foto para terdakwa.

Mereka tampak dengan mata sinis dan tajam melihat ke arah wartawan yang mencoba mengambil foto.

Baca Juga!  Peringati HPSN 2019, Bupati Sergai : Dalam Satu Hari 31 Ton Sampah yang Dibuang ke TPA

Berbeda dengan Wakil Ketua DPRD Tapteng, Awaluddin Rao yang tampak santai saat para awak media mengambil fotonya. Dia malah tak ada sama sekali menutupi wajahnya.

Saat pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumut, Kifli Ramadhan, Awaluddin tampak menggelengkan kepala seakan tak terima dengan apa yang dibacakan jaksa.

Dalam dakwaannya, JPU Kifli menyebutkan para terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yangmerugikan keuangan negara sebesar Rp 56.902.000.

Para terdakwa diancam dengan pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP.

“Hukuman terberat bisa dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta rupiah dan maksimal Rp 1 miliar,” ungkapnya.

Baca Juga!  Soekirman Berbagi Tips dalam Meminimalisir dan Mengelola Konflik di Daerah

Ia menjelaskan kasus ini berawal dari laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan belanja perjalanan dinas luar daerah Anggota DPRD Tapteng 2016 dan 2017 yang dilakukan BPKP Sumut.

“Adapun untuk penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan metode mengurangkan pengeluaran hotel yang telah dipertanggungjawabkan dan dibayarkan oleh Bendahara dengan realisasi biaya penginapan dan biaya lumpsum 30 persen untuk biaya penginapan yang tidak terdaftar, selisihnya merupakan kerugian keuangan negara,” terangnya.

Jaksa menyebutkan biaya penginapan perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan dan telah dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Tahun 2016-2017 adalah sebesar 113.805.000.

“Ralisasi biaya penginapan perjalanan dinas 2016 dan 2017 yang telah terkonfirmasi kepada pengelola tempat penginapan hanya Rp 29.405.000 ditambah biaya penginapan lumpsum 30 persen yaitu Rp 27.498.000 maka didapat selisih Rp 56.902.000,000,” tutupnya.

Baca Juga!  Eks Ketua PN Medan: KPK Tak Hormati Institusi Kami

Usai putusan, para terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan Hakim melanjutkan persidangan untuk keterangan saksi pada 16 April 2019 mendatang.

“Karena terdakwa tidak melakukan eksepsi maka sidang dilanjutkan dengan keterangan saksi pada 16 April, 23 dan 25 April,” terangnya.

Usai persidangan, terdakwa Awaluddin menyebutkan bahwa dirinya belum terlalu memahami apa yang menjadi dakwaan terhadap dirinya.

“Sepertinya belum kita pahami kali tadi kalau itu dakwaannya. Nanti kita lihat aja perkembangan persidangannya,” tuturnya.

Sementara, Kuasa Hukum keempat terdakwa, Sintek Simanungkalit menyebutkan bahwa akan membuktikan para kliennya tidak terbukti.

“Nggak butuh instruksi, nggak benar, kan kita ada pembuktian benar atau salah nya yah pembuktian. Materi eksepsi bukan yang itu, masih akan menunggu seperti air yang mengalir,” terangnya.

Sumber : tribunnews.com

Loading...