Beranda Nasional Aktivis Kritisi Anggota DPRD Tebing Tinggi Belum Laporkan Kekayaan ke KPK

Aktivis Kritisi Anggota DPRD Tebing Tinggi Belum Laporkan Kekayaan ke KPK

325
0
IMG-20170921-WA0001
Loading...

BuktiPers.Com – Tebing Tinggi (Sumut)

Pasca belum melaporkan harta kekayaan, LSM Pijar Keadilan Kota Tebing Tinggi menilai pimpinan maupun anggota DPRD setempat tidak mendukung adanya pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya di Tebing Tinggi.

Pasalnya, seluruh anggota dewan belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN).

Atas dasar itu, Ketua LSM Pijar Keadilan Kota Tebing Tinggi, Ricard Hari Mukti, Rabu (20/9/2018) mengatakan bahwa sebagai upaya menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) maka setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya (LHKPN), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999.

Ricard menuturkan, DPRD merupakan bagian dari penyelenggara negara, karena memiliki fungsi strategis dalam mengawasi penggunaan anggaran pemerintah daerah (APBD).

Baca Juga!  KPK - DPR Memanas, Presiden Pastikan Tidak Intervensi

“UU Nomor 28 Tahun 1999 pasal 5 ayat 2 dan 3 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya serta melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua GM FKPPI Kota Tebing Tinggi, Lukas Ferry Tarigan menuturkan, pimpinan dan anggota DPRD Tebing Tinggi harusnya sesegera mungkin mengisi formulir LHKPN dan melaporkannya sebagai bentuk kepatuhan terhadap amanah UU.

“Namun kita yakin hal itu pasti dilakukan wakil-wakil rakyat di DPRD Tebing Tinggi,” paparnya.

Muliadi salah seorang Anggota DPRD Tebing Tinggi mengaku bahwa masih adanya anggota DPRD belum melaporkan harta kekayaannya karena banyak isian laporan harta kekayaan yang perlu diisi, sehingga perlu hati-hati agar tidak salah, terangnya. (Dav/Red)

Loading...