Aktivitas Tambang Pasir Tanjung Keruing Dipertanyakan, Ketua DPD LAMI Kepri Minta DPRD Turun Tangan

0
259
Lokasi tambang Galian C Tanjung Kerueng di Desa Marok Kecil, Kecamatan Singkep Selatan, Kabupaten Lingga, Kepri.
Dijual Rumah

Lingga, buktipers.com – Maraknya pemberitaan aktifitas galian C, di Tanjungkruing, Desa Marok Kecil, disikapi Ketua Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Kepri dan meminta DPRD Lingga, terkhusus Komisi I dan ll agar turun tangan, sidak langsung ke lokasi.

“Kita harap DPRD Lingga bergerak cepat, tidak duduk diam saja. Mereka harus turun ke lokasi tambang, mengecek kebenaran legalitas, seperti pengakuan pihak perusahaan,”ucap Abd. Karim yang akrab disapa Tok Agus Ramdah, Rabu (14/10/2020).

Menurutnya, banyak hal penting harus dilakukan DPRD, seperti mengkroscek luasan lahan wilayah tambang yang digarap, berapa perusahaan yang beraktivitas di lokasi KP yang sudah diizinkan pemeritah. Dalam artian, bukan hanya sebatas mendengar yang konon katanya sudah mengantongi izin lengkap, ujarnya.

Tidak kalah penting, katanya, yaitu mengetahui secara langsung terkait Dana Corporate Social Responsibility (CSR), apa saja yang sudah dilakukan terhadap  masyarakat sekitar lokasi pertambangan, khususnya wilayah Desa Marok Kecil ? Berapa besar dana reklamasi yang sudah disetorkan ke kas negara ? Dan mengkroscek, apakah aktifitas pertambangan pasir yang dilakukan, sudah sesuai dengan isi dokumen AMDAL  atau UPL/UKl ? Termasuk juga harus tahu, berapa besar jumlah pajak dan atau restibusi galian C yang disetor ke kas daerah Kabupaten Lingga ?, bebernya bertanya.

Sayangnya, saat dikonfirmasi, pada Selasa (13/10/2020) lalu, melalaui pesan WhatsApp, ke semua pihak berkompeten, hingga kini belum ada tanggapan dan penjelasan.

Termasuk juga belum bisa menunjukkan tanda bukti setoran dana jaminan reklamasi, sesuai harapan tim media saat dilakukan konfirmasi.

Mirisnya lagi, Kepala Desa Marok Kecil, Rusdi yang akrab disapa Alai, selaku punya wilayah dan penanggung jawab pemberi dukungan perwakilan warga Marok Kecil, tempat beroperasinya perusahaan tambang pasir tersebut, tidak mengetahui terkait kejelasan dana jaminan reklamasi.

“Mengenai apakah pihak perusahaan sebelum diberi izin beroperasi, pihak perusahaan ada menunjukkan bukti setoran dana reklamasi pasca tambang dan bukti surat sudah mendapat izin resmi dari kementerian kehutanan terkait surat kuasa peralihan pungsi hutan/lahan untuk ditambang tersebut. Kalau itu, saya benar-benar tidak tahu bang, dan untuk luas lokasi yang di tambang 170 Ha,”tutup Rusdi.

(Zul)