Ali Sumurung SH Tanggapi Maraknya Konflik Tenurial di Madina Sumut

0
400
Ali Sumurung SH.
Dijual Rumah

Madina, buktipers.com – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina), Sumatera Utara (Sumut) harus konsekwen dengan semboyan “Negeri Beribadat Taat Beribadat”.

Mengingat maraknya konflik tenurial di wilayah itu, maka sang sangat diperlukan komitmen dan tindakan yang tegas dari para pemangku kepentingan, khususnya Pemkab Madina.

Semisal, besarnya luasan cakupan areal yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan yang dijadikan menjadi kawasan hutan negara di Sumut, khususnya di Madina.

Hal mana kawasan yang dihunjuk tersebut secara fakta, merupakan wilayah yang dikuasai oleh masyarakat adat yang telah turun temurun mendiami dan mengelola wilayah tersebut.

Namun dikarenakan adanya regulasi penunjukan kawasan hutan negara ini, mengakibatkan akses – akses masyarakat terhadap tanah – tanah yang sejatinya merupakan tanah adat mereka, menjadi terhalang. Bahkan diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan – ketentuan pidana yang diatur dalam pengelolaan kawasan hutan negara tanpa hak.

Kondisi ini, pada dasarnya, bisa terhindar, seiring dengan terbitnya putusan MK Nomor 35 tahun 2012 yang mengatakan dengan tegas, “bahwa tanah adat bukan tanah Negara”.

Namun harus dibarengi dengan legalitas melalui produk peratuaran daerah.

“Nah, disinilah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan komitmen dengan melahirkan perda tanah adat, “ungkap Ali Sumurung SH, selaku Pengamat Sosial dan Praktisi Hukum, di Batahan, Minggu (24/11/2019).

Disisi lain, maraknya konflik agraria yang terjadi di  Madina, seperti penyerobotan lahan – lahan HPL  Transmigrasi yang diduga dilakukan oknum – oknum pengusaha – pengusaha nakal.

Ini terjadi karena  kurang tegasnya pihak Pemkab Madina dalam hal mengamankan aset – aset negara yang diamanahkan kepada Pemkab.

Bagaimana mungkin, lahan HPL transmigrasi Batahan I yang sertifikat HPL yang legalitas formalnya telah terpenuhi seiring dengan terbitnya surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK. 17/HPL/A/86, sebahagian  dikuasai secara sepihak dan dengan melawan hak oleh pihak lain.

Bahkan warga Transmigrasi Batahan I, pernah dihukum dan menjalani hukuman akibat mempertahankan hak atas lahan transmigrasi yang diberikan negara kepada mereka.

Kondisi ini tidak akan terjadi, apabila Pemkab Madina menegaskan dan menegakkan SK Menteri Dalam Negeri tentang HPL Transmigrasi Batahan I dan menindak pengusaha – pengusaha yang diduga melakukan okupasi lahan diatas HPL Transmigrasi.

Menurut Suandi Batubara, warga Desa Batahan I yang merupakan salah satu pecahan KK Transmigrasi Batahan I, Kecamatan Batahan, Madina, dia selaku keturunan daripada Tranmigrasi Batahan I, merasa tertekan dan takut dikriminalisasi ketika mengerjakan dan mengelola lahan pada areal Trans Suakarsa Mandiri (TSM) yang masih berada di dalam areal HPL Transmigrasi, karena adanya klaim sepihak oleh PT. Palmaris Raya yang menyatakan, bahwa lahan TSM tersebut dinyatakan oleh PT. Palmaris sebagai miliknya, dan melaporkan warga yang bekerja di atas lahan tersebut, “papar Suandi Batubara.

(Junaidi Nasution)