AMPKL Unras ke Kantor DPRD Lingga, Polisi Coba Menengahi

0
106
Massa saat menyampaikan pernyataan sikap kepada DPRD Lingga.
Dijual Rumah

Lingga, buktipers.com – Dipandu koordinator lapangan, Agung Yuda Pratama, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Lingga (AMPKL), berunjuk rasa (Unras) terkait dugaan pengawasan DPRD Lingga yang belum maksimal, dugaan unsur pimpinan daerah dan juga DPRD Lingga menyalahgunakan wewenang, di halaman Kantor DPRD Kabupaten Lingga, Kepri.

Unjuk rasa itu, disambut baik oleh Wakil Ketua I DPRD Lingga, Aziz Martindaz dan mendaapat pengamanan dari personel Polres Lingga dan Satpol-PP Pemkab Lingga.

Kapolres Lingga, AKBP Joko Adi Nugroho, S.I.K,.M.T, melalui Kabag Ops, Kompol Rusdwiantoro, melalui  rilisnya kepada media, Rabu (22/1/2020) menjelaskan, “Aksi Unras AMPKL digelar di halaman kantor DPRD Kabupaten Lingga, bermula sejak pukul 09.00 WIB hingga berakhir pada pukul 09.45 WIB, dengan kondisi aman dan tertib,”ucapnya.

Ada tiga aitem penting yang disampaikan dalam aksi tersebut, pertama untuk pelaksanaan Pilbup nanti, meminta agar DPRD dan Bawaslu, bekerjasama mengawasi serta menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang dan saling bekerjasama dengan pemuda, dan mahasiswa, guna menciptakan Pilkada yang Luber dan Jurdil.

Kedua, meminta DPRD untuk melakukan evaluasi segala kinerja pemerintah, terutama dalam hal kemiskinan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Lingga, serta meminta agar dalam waktu dua minggu kedepan, DPRD sudah melakukan pertemuan evaluasi tersebut dengan melibatkan masyarakat, pemuda serta mahasiswa.

Ketiga, meminta DPRD untuk menandatangani kesepahaman, dan  apabila dalam waktu 2 minggu kedepan tidak diadakan pertemuan sesuai dengan pernyataan sikap,  maka akan AMPKL akan melakukan  aksi kembali, jelas Rusdwiantoro yang akrab disapa Pak Toro.

Menanggapi Unras tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lingga, Aziz Martindaz menyebutkan, “DPRD Lingga akan bersikap netral dan ikut mengawasi dalam pelaksanaan Pilkada nanti, dan untuk pelaksanaan pertemuan dengan mahasiswa dalam waktu dua minggu, belum bisa dipastikan, meskipun sudah menandatangani surat pernyataan sikap dari mahasiswa,”tutupnya.

(Zul)