Anggota DPRD Sumut Minta Pemerintah Cek Izin Kapal Tongkang Pengangkut Ikan PT Aquafarm Nusantara

0
172
Anggota Komisi B DPRD Sumut, Richard Sidabutar dan foto kapal tongkang saat berlayar dan saat tiba di tempat pembongkaran ikan. (foto/stg)
Dijual Rumah

Simalungun, buktipers.com – Anggota Komisi B DPRD Sumut, Richard Sidabutar, meminta pemerintah untuk memverifikasi kebenaran dokumen sarana dan prasarana kapal angkutan ikan yang digunakan PT Regal Spring Indonesia (PT Aquafarm Nusantara), pemilik ratusan Keramba Jaring Apung (KJA), yang saat ini masih berlayar.

Hal itu disampaikannya kepada buktipers.com, melalui telepon selulernya, Jumat (6/9/2019).

“Kita minta pemerintah, agar memeriksa dokumen kapal tonkang kelapangan. Apakah kapal tongkang tersebut sudah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/Permen-Kp/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan dan Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2009, yang mengatur, bahwa kapal yang dipergunakan untuk pengangkutan ikan, wajib memiliki dokumen. Ibaratnya sebuah kendaraan yang sedang beroperasi di jalan raya, wajib membawa SIM dan STNK. Demikian juga kapal yang sedang berlayar, wijib memiliki surat-surat. Seperti surat (SIKPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasional (SLO), SIUP  dan lain – lain,”papar  Richard.

Dia meminta pemerintah serius memverifikasi fisik kapal tonkang yang  digunakan PT Regal Spring Indonesia, yang mengacu pada spesifikasi teknis kapal pengangkutan ikan, gross akte dan surat ukur kapal dari kesyahbandaran, sehingga fungsi kapal sesuai dengan peruntukannya.

“Kita berharap perushaan memunuhi regulasi yang ditetapkan pemerintah, termasuk memasang dan mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), sebelum kapal melakukan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan dan kebenaran data dan informasi,” ujar Richard.

Namun, jika tidak sesuai, kita meminta kepada intansi terkait, agar bertindak tegas dengan memberhentikan kapal tongkang tersebut untuk sementara, sambil menunggu dokumennya selesai diurus, kata Richard.

Salah satu Manejemen  PT Regal Spring Indonesia, Raja Buntu Sidabutar, yang dikonfirmasi  melalui telepon seluler, apakah kapal tongkang mereka sudah memiliki (SIKPI) dan SIUP ? Raja Buntu Sidabutar menjawab “Lengkap do i Sude (lengkapnya itu semua), “kata Raja.

Namun berbeda dengan jawaban dari Kepala Kesyahbandaran, Rujuman Sibarani.

Saat ditanya buktipers.com, apahkah kapal tongkang milik PT Regal Spring Indonesia sudah pernah mengajukan kelayakan berlayar ? Kepala Kesyahbandaran mengaku belum pernah mengajukannya. Dan untuk kapal yang mengakut ikan itu, pihak Kementerian Kelautan Perikanan yang mengeluarkannya, jawabnya.

Sementara itu, ketika dimantai keterangan dari Kepala Bidang Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara, Robet Napitupulu, bahwa kapal pengangkutan hasil budi daya, tidak hanya di Kementerian Kelautan Perikanan saja yang mengeluarkan izinnya. Untuk mengurus SIKPI aja harus dimulai dari dokumen dari syahbandaran, kata Robet.

Sementara Kanit  Polairud Markas Danau Toba, Ipda  A Pasaribu, ketika dimintai keterangannya terkait kapal tongkang milik  PT Aquafarm, dia mengaku kalau pihaknya terus menghimbau, agar pihak perusahaan segera melengkapi dokumen perkapalan dan pihaknya tidak pernah menahan kapal tersebut, dengan alasan belum ada dermaga untuk tambatan kapal tersebut.

Memang itu semestinya ditertibkan, namun karena tidak ada tambatan kapalnya, kita hanya menghimbau aja lah dulu, agar pihak perusahaan segera melengkapi dokumennya, kata Kanit Markas Danau Toba, Ipda A Pasaribu melalui telepon selulernya.

(Stg)