Aparat Penegak Hukum Didesak Usut Dana BUMDes Pekon Ulu Krui yang Diduga Menyimpang

0
250
Ilustrasi. (Net)
Dijual Rumah

Pesisir Barat, buktipers.com – Masyarakat  Pekon  Ulu Krui, Kecamatan Waykrui, Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pekon Ulu Krui yang diduga bermasalah dan sarat penyimpangan.

Pasalnya, menurut salah satu tokoh masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, dana BUMDes yang dianggarkan melalui Dana Desa (DD) Pekon Ulu Krui, tahun 2017-2018 sebesar Rp152 juta, dalam pengelolaannya diduga tidak jelas dan terkesan tidak transparan.

“Setau saya, bidang usahanya itu dulu untuk jual beli batu, tapi itu juga hanya berjalan sebentar. Setelah itu, kami sebagai masyarakat tidak tahu lagi, kemana realisasinya dana sebesar Rp152 juta yang dikelola oleh pengurus  BUMDes itu,”ungkapnya kepada wartawan.

Informasi yang berkembang di tengah masyarakat Ulu Krui, lanjutnya, selain dalam hal pengelolaan dana diduga tidak transparan dan tidak melibatkan Sekrataris BUMDes, Ketua BUMDes juga  mengaku rugi, dengan alasan banyak masyarakat pengepul batu yang sebelumnya sudah dikasih talangan dana, tidak memberikan batu kepada pihak BUMDes.

“Sebenarnya, permasalahan ini sudah pernah dilaporkan oleh Peratin Ahyar ke Inspektorat Kabupaten Pesibar, tapi sampai saat ini, tidak ada kejelasan seperti apa dan dimana letak kesalahannya. Dan anehnya juga, katanya ada sisa dana yang kisarannya sebesar  Rp 30 juta – 50 juta yang masih dipinjam oleh salah satu warga,” jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap agar permasalahan BUMDes Ulu Krui ini, secepatnya bisa diusut oleh pihak-pihak terkait atau yang memiliki wawenang.

Agar tujuan Pemerintah dalam meningkatkan percepatan  pembangunan dan  kesejahteraan perekonomian masyarakat desa bisa terwujud.

Terpisah, Peratin Ulu Krui, Ahyar, saat dikonfirmasi wartawan, di ruang kerjanya, Senin (16/11/2020), membenarkan adanya dugaan ketidakjelasan dana BUMDes tersebut.

“Ya benar,  dulu permasalahan itu sudah pernah saya klarifikasi kepada pengurusnya, untuk meminta kejelasan soal anggaran BUMDes. Dan dari hasil klarifikasi saat itu, Aidi Furqon selaku ketua dari BUMDes, selain mengaku mengalami kerugian. Dia juga menjelaskan, bahwa ada sebagian dana yang telah digunakan untuk  membeli 1 buah panggung, tapi belum ada tarupnya, dan dibelikan kursi sebanyak 200 apa 300 biji,”terang Peratin Ahyar.

Ahyar juga mengakui, bahwa permasalahan BUMDes yang dibentuk dan dianggarkan pada era kepemimpinan Peratin dan Pejabat (Pj) Peratin sebelumnya itu, juga telah ia sampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Pesibar untuk ditindak lanjuti, agar tidak  menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

“Bukan melaporkan, saya koordinasi. Karena waktu itu, dana BUMDes  saya anggap tidak ada kejelasan, maka sebagai peratin yang baru,  saya mengambil inisiatif untuk berkoordinasi dengan pihak Inspektorat. Dengan maksud, jika keuangan dari dana BUMDes tersebut sudah  jelas. Supaya, saya selaku peratin yang baru pada saat itu, akan mudah memantau dan mempertanggung jawabkannya,”pungkas Ahyar.

(Andi)