Beranda Parawisata Arie Prasetyo : BOPDT Buka Jalan di Zona Otorita

Arie Prasetyo : BOPDT Buka Jalan di Zona Otorita

64
0
Bupati Toba Samosir (Tobasa), Darwin Siagian, dan Wakapolres Tobasa, Kompol J. Butar-butar, saat melihat pembukaan jalan, Kamis (12/9/2019).

Toba Samosir, buktipers.com – Mempercepat program pemerintah pusat, menjadikan kawasan Danau Toba sebagai destinasi internasional, pihak Badan Otorita Danau Toba (BOPDT), tampak mulai membuka akses jalan.

Pembukaan jalan tersebut, langsung disaksikan Bupati Toba Samosir (Tobasa), Darwin Siagian, Sekda, Audy Murphy Sitorus, Wakapolres Tobasa, Kompol J. Butar-butar, Kodim 0210 TU, beserta beberapa pimpinan OPD Pemkab Tobasa, serta Kepala BPODT, Arie Prasetyo, Kamis (12/9/2019).

Direktur BOPDT, Arie Prasetyo menjelaskan, pembukaan jalan ini di lahan zona otorita, dan total luas lahan 386,72 Ha, yang dialokasikan untuk pengembangan kawasan pariwisata tersebut.

Dan 279 Ha sudah diterbitkan hak pengelolaannya, ujarnya memberitahukan.

Ditegaskannya,  bahwa lahan tersebut berstatus lahan Negara, yang sertifikat hak pengelolaannya, diberikan kepada BOPDT.

Baca Juga!  Kementerian Perhubungan Bangun Dua Bus Air Dukung Pariwisata Danau Toba

“Tahap awal pembangunan ini, diarahkan ke-sekitar Desa Pardamean Sibisa, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara,”katanya.

Masih Arie Prasetyo, bahwa pembangunan tersebut sudah mengikuti ketentuan yang berlaku. Alokasi anggaran, berasal dari Kementerian PUPR, yang dimulai pada tahun ini, ucapnya.

“Hari ini kita mulai pengerjaannya untuk membantu percepatan pengembangan destinasi super prioritas. Sejauh ini, semua sudah dijalankan sesuai aturan. Lahan yang dibangun, merupakan lahan negara yang hak pengelolaannya (HPl) telah diberikan kepada BOPDT,” papar Arie Prasetyo.

Badan Otorita Danau Toba (BOPDT), tampak mulai membuka akses jalan.

Pembangunan tahap awal akses ke kawasan ini, sepanjang 1,9 Km, dilakukan di atas lahan yang sertifikat HPl-nya telah diterbitkan.

Terkait hak-hak masyarakat yang ada di atas lahan, menurutnya, hal ini juga telah dilakukan telaah oleh Tim Terpadu Penanggulangan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang dibentuk oleh Pemkab Tobasa, dengan melibatkan beberapa unsur.

Baca Juga!  Disparbud Simalungun Adakan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata

“Salah satu tugas tim tersebut adalah melakukan pendataan, verifikasi dan validasi tanaman tegakan milik masyarakat yang ada di atas lahan tersebut. Karena sebelumnya, lahan ini merupakan lahan berstatus hutan yang sebagian dari itu, ada juga yang ditanami tanaman budidaya milik masyarakat, seperti kopi, dan lainnya. Proses penghitungan jumlah tanaman untuk lahan 279 Ha, telah dilakukan dan saat ini sedang tahap penilaian/appraisal oleh konsultan penilai publik,” jelasnya.

Sebelum dimulainya pembangunan ini, BOPDT bersama Pemkab Tobasa, juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

”Tadi pagi, pukul 08.00 WIB, di Kantor Kepala Desa Pardamean Sibisa, juga kami bersama Bupati, Camat Ajibata, dan Kepala Desa, sudah bertemu dengan masyarakat pemilik tanaman yang terdampak pembangunan jalan ini,”tambahnya.

Baca Juga!  Melihat Persiapan Penyambutan Presiden Jokowi ke Kawasan Danau Toba

“Pembangunan kawasan di lahan zona otorita ini, merupakan amanah Perpres 49/2016 yang merupakan tugas otoritatif BOPDT,”tandasnya.

Terkait unjuk rasa yang diberitakan beberapa media, katanya, memang sempat ada penolakan dari sebagian masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat Sigapiton. Tetapi setelah dilakukan pendekatan persuasif, akhirnya suasana membaik dan pengerjaan dapat dilakukan.

“Unjuk rasa sah-sah saja dilakukan sebagai bagian dari demokrasi. Tapi kami berharap, dapat dilakukan dengan jalur yang benar. Kami menghimbau kepada masyarakat, agar jangan mudah disusupi kepentingan yang kontraproduktif,”pungkas Arie.

(Stg)

Loading...