Askur Merasa Diintimidasi Oknum Aparatur Pekon Bumi Ratu Karena Soroti Dana Desa

0
267
Kantor Pekon Bumi Ratu.
Dijual Rumah

Pesisir Barat, buktipers.com – Menyampaikan pendapat dimuka umum, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan norma-norma sosial dan agama, ini adalah merupakan hak azasi dan hak konsitusional setiap orang yang dilindungi oleh UUD 1945, sebagai Konsitusi Negara Republik Indonesia.

Kritikan dan masukan atau pendapat yang disampaikan oleh masyarakat, baik pada Pemerintahan Pekon, maupun Pemerintah Daerah, serta Pemerintah Pusat adalah konsitusional dan tidak melanggar Hukum.

Namun hak konsitusional masyarakat itu, diduga tidak berlaku bagi oknum aparatur Pemerintahan Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.

Pasalnya, oknum peratin, bersama beberapa oknum aparatur pekon Bumi Ratu, diduga sengaja memanggil dan mengintimidasi warga yang menyampaikan keluhan masyarakat setempat, terkait bobroknya realisasi Dana Desa (DD) nya, kepada wartawan.

“Saya dipanggil peratin bang, mereka menanyakan kepada saya, siapa dan orang berapa yang datang ke rumah saya kemerin. Saya jawab orang tiga, terus mereka nanya nama, saya bilang saya nggak tau. Lalu mereka bilang, kamu harus tanggung jawab, karena kamu bilang dan menduga kami sudah kongkalikong, korupsi dana desa,” ungkap Askur, sambil menirukan cara bicaranya oknum aparatur Pekon Bumi Ratu, melalui sambungan telpon, Senin (10/8/2020).

“Saya bingung kak, kan emang benar, kan kak, nggak ada pembangunan, tapi kenapa saya dimarah ? Kak Ujang itu yang ngotot benar tadi. Ya saya nggak ngaku, malahan ditanya, siapa yang sudah nunjukkin dan ngasih tau wartawan ke rumah saya, ya saya ngaku aja,” terangnya yang terkesan sangat takut dengan intimidasi dari aparutur Pekon Bumi Ratu.

Diberitakan sebelumnya, masyarakat Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, mengaku kecewa dan kesal terhadap Pemerintahan Pekon setempat yang dinilai tidak transparan dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Dana Pekon (ADP).  Warga setempat menuding aparat desa telah melakukan korupsi.

Menurut  sejumlah warga, penggunaan ADD-ADP Pekon Bumi Ratu, selama ini diduga tidak  transpran dan disinyalir hanya jadi ladang korupsi, bagi oknum peratin, bersama beberapa aparatnya untuk memperkaya diri sendiri, dengan memanfaatkan uang milik negara yang seyogyanya diperuntukan untuk membangun desa.

Dijelaskan warga, dana untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang dianggarkan dari DD tahun 2019, juga tidak jelas, seperti apa realisasinya.

“Ya tidak ada ketransparanan, semua apa kata dia (peratin) aja. Pembangunan bisa dibilang tidak ada, cuma telud aja. Mirisnya lagi, kalau saya tidak salah dengar, informasinya, APBDes Pekon Bumi Ratu ini, Rp1,5 milyar, tapi masyarakat yang medapatkan bantuan BLT-DD, cuma 54 Kepala Keluarga. Di situpun banyak kelurga yang tergolong mampu, kan aneh. Padahal, masih banyak yang lebih layak dan sangat membutuhkan bantuan karena selama ini belum tersentuh bantuan apa-apa dari pemerintah, namun tidak dapat bantuan BLD-DD,” ungkap sumber, ketika ditemui wartawan, di kediamannya, Minggu (9/8/2020).

“Ya harapan kami masyarakat disini, meminta kepada pihak-pihak terkait, baik itu Inspektorat maupun Penegak Hukum, untuk secepatnya mengusut dana desa Pekon Bumi Ratu ini. Agar kami sebagai masyarakat kecil ini, benar-benar bisa merasakan manfaat dari program dari pemerintahan itu sendiri,” tegasnya, sambil meminta agar namanya tidak disebutkan.

Hal senada disampaikan oleh Askur, warga Dusun Bumi Ratu 1 / Blok A,  yang mengaku kecewa dengan kepemimpinan pertain, Zaini, karena dinilainya tidak adil.

“Saya juga heran, Dana Desa milyaran rupiah per tahun, tapi tidak ada pembangunannya. Apa masuk ke kantong mereka semua ya, karena kayaknya, pertain, sama aparat-aparatnya selama ini sudah kongkalikong,” ketus Askur di kediamannya .

Ia menambahkan, beberapa waktu lalu, dia bersama beberapa warga lainnya, pernah memprotes dan menanyakan kepada peratin, mengapa penyaluran BLT-DD, terkesan pilih kasih.

Namun menurutnya, peratin hanya berkilah bahwa, penerima BLT- DD Pekon Bumi Ratu, memang sudah dijatah 9 KK/Kadus.

“Sementara, saya lihat di pekon-pekon lainnya, nggak seperti itu. Masyarakatnya merata dapat BLT, dampak dari Covid-19. Makanya aneh,” jelas Askur yang mengaku sehari-harinya hanya bekerja serabutan.

Dikonfirmasi, Peratin Bumi Ratu, Zaini Firdaus, tidak mau memberikan tanggapan, dengan alasan masih  di luar daerah, menghadiri undangan salah satu saudaranya.

“Saya lagi kondangan di Lampung Tengah, jadi saya  belum bisa menanggapi apa yang disampaikan warga saya itu,” pungkasnya singkat, melalui telpon.

(Andi)