Beranda Sumut ASN Sumut Wajib Izin Gubernur sebelum Diperiksa, Kemendagri: Tak Salah

ASN Sumut Wajib Izin Gubernur sebelum Diperiksa, Kemendagri: Tak Salah

41
0
Kapuspen Kemendagri, Bahtiar. (Net)

Jakarta, buktipers.com – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengeluarkan surat edaran (SE) untuk aparatur sipil negara (ASN) di wilayah itu agar minta izin jika dipanggil oleh penegak hukum. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memandang surat edaran itu tak menyalahi aturan.

“Secara normatif tidak ada yang salah, karena Gubernur Sumatera Utara memerintahkan jajaran di bawahnya untuk melaporkan jika ada pemanggilan dari aparat penegak hukum dan harus menunjukkan surat pemanggilan aparat penegak hukum,” kata Kapuspen Kemendagri, Bahtiar, kepada wartawan, Sabtu (19/20/2019).

Bahtiar menyebut, SE itu ditujukan kepada ASN. Hal itu juga menjadi kewajiban Biro Hukum memantau hak dan kewajiban ASN dalam perkara pidana.

“Hal tersebut sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan Gubernur Sumatera Utara untuk mengetahui segala permasalahan jajarannya khususnya hal menyangkut masalah hukum,” imbuhnya.

Baca Juga!  Calon Kades Pekan "Safii" Ikut Galang Dana Korban di Wamena Papua

Dia juga sudah meminta penjelasan kepada Biro Hukum Kemendagri terkait hal ini. Menurutnya, SE tersebut tak berpengaruh pada proses penegakan hukum yang melibatkan ASN.

“Aturan penegakan Hukum yang diatur dalam UU dan kewenangan APH tak terkurangi hanya karena SE tersebut. Itu hanya administratif saja internal Pemda saja. Bukan substansi penegakan hukum,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menegaskan keharusan ASN Sumut untuk mendapat izin sebelum memenuhi panggilan penyidik. Edy mengatakan hal itu berlaku kepada siapapun penyidik yang memanggil.

Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 180/8883/2019 tentang Pemeriksaan ASN Terkait Pengaduan Masyarakat yang ditandatangani Sekda Provinsi Sumut R. Sabrina tertanggal 30 Agustus 2019. SE itu ditujukan kepada para pejabat di Pemprov Sumut, mulai dari para asisten, kepala dinas dan para kepala biro.

Baca Juga!  Gubsu Kunjungi Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan ke IV Provsu Tahun 2019 di Sergai

Pada poin satu SE tersebut dinyatakan, “Apabila saudara menerima surat permintaan keterangan/surat panggilan dari penyelidik/penyidik Kepolisian RI, Kejaksaan RI atau KPK RI, sebelum Saudara memenuhi maksud surat tersebut agar melaporkannya kepada Gubernur Sumatera Utara Cq. Kepala Biro Hukum Setdaprovsu.”

Kemudian pada poin dua disebutkan, “Tidak diperkenankan menghadiri permintaan keterangan/panggilan tanpa ijin dari Gubernur Sumatera Utara yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.”

Dalam SE itu juga disebutkan ancaman atas pelanggaran ketentuan tersebut. Akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Edy mengatakan ketentuan ini berlaku untuk siapa pun yang memanggil. Maka ASN yang dipanggil itu harus seizin gubernur sebelum bertemu yang memanggil.

Baca Juga!  Banyak Kepala Daerah Kena OTT KPK, Ini Penjelasan Mendagri

“Dipanggil polisi, ya harus izin, (ASN) yang dipanggil ini. Namanya orang tua, kalau anaknya tidak izin, nanti tak direstui sama orang tua. Inilah orang tua,” kata Edy kepada wartawan seusai kegiatan wisuda salah satu perguruan tinggi di Medan, Sabtu (19/10).

Ditegaskannya, aturan ini tidak bermaksud untuk menghambat upaya hukum. Justru hukum sangat dijunjung tinggi.

“Hukum itu adalah panglimanya di Republik Indonesia ini. Untuk itu yang mengawali hukum ini, awalilah dengan benar,” katanya.

 

Sumber : detik.com

Loading...