Beranda Sumut Awasi Keselamatan Pelayaran Danau Toba, Tim Khusus Kemenhub Adakan Rakor

Awasi Keselamatan Pelayaran Danau Toba, Tim Khusus Kemenhub Adakan Rakor

247
0
Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Kemenhub DR. H Umar Aris, Kepala Balai Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Sumut, Putu Sumarjaya, Kepala Polairud Paldasu (Dirpol), Kombes Pol Yosi foto bersama usai rapat kordinasi. (Foto/Stg)

Buktipers.com – Simalungun (Sumut)

Memastikan keselamatan berlayar di kawasan Danau Toba, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengutus tim khusus ke Danau Toba.

Setibanya di Danau Toba, tim khusus yang dipimpin  DR H Umar Aris, langsung menggelar rapat koordinasi (Rakor), dengan seluruh pemangku kepentingan, diantaranya, Kepala Balai Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Sumut, Putu Sumarjaya, Kepala Polairud Paldasu (Dirpol), Kombes Pol Yosi, Wakil Bupati Samosir, Ir Juang Sinaga, Wakil Bupati Toba Samosir, Ir Hulman Sitorus, Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Abdul Haris Lubis, Ka UPT ADP, TB Simanjuntak, Kordinator  SAR Danau Toba, Octo Tambunan dan Direktur Pemasaran BPODT, Basar Simanjuntak,  di Inna Natour Hotel Parapat, Jumat (7/6/2019), lalu.

Rapat yang dimulai sekira pukul 15.00 WIB itu, guna membahas proses pengawalan keselamatan berlayar di Danau Toba, khususnya saat musim libur Lebaran pada saat ini.

Baca Juga!  Cegah Go-Jek-Grab Perang Harga, Kemenhub Bakal Batasi Diskon Tarif Ojek Online

Umar Aris, mengaku, bahwa kehadiran mereka untuk mengecek sejauh mana faktor – faktor keselamatan yang telah dilaksanakan di Danau Toba.

“Sejak kejadian musibah KM Sinar bangun, kita lihat sudah mulai tumbuh kesadaran para pengguna jasa tranportasi perkapalan untuk memenuhi faktor keselamatan. Termasuk rasa ingin mengunakan life jacket dan keinginan untuk mengisi manifest,”ujar Umar.

Masih katanya, jika dibandingkan dengan tahun lalu, saat sebelum kejadian Sinar Bangun, warga dan awak kapal belum terbiasa dengan faktor keselamatan.

“Hal inilah yang akan terus kita kawal bersama agar bertumbuh lebih maju lagi untuk memenuhi keselamatan yang lebih baik lagi,” kata Umar.

Terkait langkah – langkah penerapan faktor keselamatan, lanjut Umar, sejak dibentuk tim adhock, diakuinya, sudah banyak sekali pembenahan yang dilakukan. Terlihat dari beroperasinya Kapal Ihan Batak, pembenahan dermaga dan pendidikan kesyahbandaran, sehingga ada petugas syahbandar yang berkonpeten untuk memastikan kapal yang ada Danau Toba layak atau tidak berlayar.

Baca Juga!  Pelaku 'Pembunuhan Gadai Ponsel Teman' Menyerahkan Diri

Ketika ditanyakan terkait tidak adanya kantor kesyahbandaran, di Kawasan danau Toba, Umar mengaku, masih disesuaikan dengan kebutuhan.

“Keberadaan kantor syahbandar harus dilengkapi bentuk kelembagaan sesuai kebutuhan. Tapi paling penting adalah fungsinya. Kesyahbandaran bisa dibentuk secara kelembagaan dan tergantung kebutuhan dan dana. Jika belum besar masih bisa dilakukan dengan on call, namun harus tetap difikirkan untuk menyiapkan kelembagaannya ke depan,” terang Umar Haris yang kesehariannya menjabat sebagai Staf Ahli Menhub Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi.

Senada, Kepala Balai Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Sumut, Putu Sumarjaya mengatakan, bahwa kehadiran Tim khusus ke Danau Toba untuk mengecek di lapangan apakah prosedur keselamatan dilengkapi.

Baca Juga!  Penyelundupan 2,6 Kg Sabu Melalui Kargo di Bandara Juwata Digagalkan

“Tim khusus juga akan kita ajak keliling ke pelabuhan – pelabuhan utama seperti Ajibata, Tomok, Ambarita, Simanindo dan Tiga Ras, mudah mudahan tidak ada kejadian kecelakaan” harap Putu.

Putu Sumarjaya juga menghimbauan kepada Operator Nakhoda agar konsisten untuk menerapkan standard keselamatan, menghindari narkhoba dan menghimbau pengguna jasa agar menggunakan kapal yang memenuhi standard keselamatan.

“Kesepakatan bersama telah ditetapkan bahwa kapal motor hanya boleh membawa maksimal 12 sepeda motor dengan posisi seimbang 6 unit di sisi kiri dan 6 unit di sisi kanan, serta jumlah penumpang sesuai dengan jumlah kursi yang tersedia sedangkan untuk kebutuhan life jacket harus dilebihkan 10 persen untuk anak – anak,” pungkas Putu.

(Stg)

Loading...