Babat Hutan Mangrove Bangun Dermaga, Warga Kesal Laporan Tidak Ditanggapi DLH

0
2
Foto : Lokasi dibangunnya dermaga/jembatan yang bersebelahan dengan jembatan Pak Asim, wilayah Jembatan Enam Barelang Batam.
Dijual Rumah

Batam, buktipers.com – Diduga hutan mangrove/bakau dibabat guna bangun dermaga/jembatan tanpa izin. Warga sekitar pun kesal lantaran pengaduan mereka tidak ditanggapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam hingga lapor ke wartawan.

Salah seorang warga berinisial Ed yang berdomisili di wilayah Jembatan Enam Barelang yaitu lokasi dibangunnya dermaga, melalui pesan whatsapp  mengatakan “Ijin pak, saya dapat nomor bapak dari Facebook. Jujur saya ada data ingin kasi wartawan bapak mengenai diduga babat kayu bakau dan bangun Dermaga/Jembatan tidak ada izin, dan itu boleh juga dikatakan pelabuhan tikus,”ucapnya, Rabu (26/5/2021), sekitar pukul 13.17 WIB.

Ed menambahkan, “Kegiatan tersebut mereka lakukan di Jembatan Enam, bersebelahan jembatan pak Asim, tepatnya di RT.003/RW.004, Kelurahan Galang Baru, Kecamatan Galang. Dan permasalahan ini juga sudah kita laporkan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam. Namun hingga saat ini sepertinya masih belum ada tanggapan,”tutupnya.

Menanggapi pemaparan yang disampaikan narasumber tersebut, pihak disebutkan narasumber yang melakukan aktivitas pembabatan hutan mangrove berinisial AD dengan nomor handphone whatsapp 0852 6433 XXX6 dengan konfirmasi terlampir.

“Assalamualaikum selamat malam pak, ijin perkenalkan saya Zulkarnaen dari media online buktipers.com mohon konfirmasi terkait pekerjaan bapak membangun dermaga menebang hutan mangrove/bakau yang katanya tanpa izin.

Gimana itu pak tanggapan terkait laporan warga tersebut, terima kasih sebelumnya dan sekali lagi mohon penjelasannya pak, ya ? wassalam”.

Hingga berita ini diterbitkan, AD belum memberikan hak jawab dan klarifikasinya.

Begitu juga dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam belum bisa dikonfirmasi wartawan terkait hak s jawabnya.

Sebagai diketahui bersama, ada beberapa peraturan dan undang-undang yang mengatur mengenai hutan mangrove antara lain, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725.

UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739). UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

 

(Zul)