Bahas Dana Desa, Kapolda Dan Gubernur Sumut Laksanakan Vidcon Dengan Kapolri

0
308
WhatsApp-Image-2017-10-20-at-08.57.31
Loading...

BuktiPers.Com – Medan (Sumut)

Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw, Gubernur Sumut Ir. H. Tengku Erry Nuradi didampingi Wakapolda Sumut Brigjen Pol. Agus Andrianto SH, para pejabat utama Polda Sumut, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumut Aspan Sofyan, para Kapolres/Tabes sejajaran Polda Sumut melaksanakan kegiatan video conference (Vidcon) dengan Kapolri Jenderal Polisi Drs. H.M.Tito Karnavian M.A, Ph.D, Jumat (20/10/2017) yang dimulai sekira pukul 07.30 WIB di Ruang Vidcon Mapolda Sumut.

Dalam kegiatan yang turut dihadiri oleh Kemendes dan Kemendagri tersebut, turut dilakukan penandatanganan kerjasama MoU antar Kemendes PDTT, Kemendagri dan Polri tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa.

Kegiatan ini bertujuan untuk pemanfaatan dana negara untuk pembangunan Desa dan pemerataan pembangunan di Desa serta kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam vidcon ini Kapolri menyampaikan terima kasih kepada seluruh Kapolda yang sudah mengikuti kegiatan Vidcon beserta para Gubernur di daerah masing masing. Kapolri menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah kepada Desa tertinggal dan melibatkan Polri untuk mengambil andil dalam memperbaiki pembangunan Desa kedepannya. Kepolisian akan ikut berpartisipasi melalui Bhabinkamtibmas yang sudah langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Baca Juga!  Kades Cimrutu Tingkatkan Pembangunan Drainase

“Hal-hal yang harus diluruskan yaitu mengenai penyaluran dana dari pemerintah Daerah kepada pemerintah Desa namun dananya tidak sampai kepada masyarakat desa. Banyak dana-dana yang harusnya tidak ada malah diadakan dan yang ada justru di anggap tidak ada,” ujar Kapolri.

Kapolri menambahkan terkait perhatian Kemendagri dan Kemendes yaitu kebocoran dana yang sering terjadi saat ini sehingga tidak tersalur, dan Polri tidak hanya melibatkan Bhabinkamtibmas saja tetapi juga dari tingkat Polda sampai Polsek akan dilibatkan dan setelah ini segera memikirkan ide-ide untuk membantu pembangunan Desa yang tertinggal.

Kapolri juga meminta kepada masing masing Kapolda agar memerintahkan Bhabinkamtibmas daerah untuk dapat mengawasi mengenai penyaluran dana, kamudian mengamankan pembangunan yang ada di desa agar tidak terjadi konflik kedepannya, memberikan penjelasan kepada masyarak agar tidak ada konflik dan terjadi hal anarkis di Desa, mengawasi keterbukaan dana Desa kepada publik dan sampaikan kepada masyarakat Desa tentang penggunaan dana Desa yang sudah diberikan.

Baca Juga!  Anak-Anak TK Pertiwi Serentak Menerima Obat Cacing Dari Puskesmas Muaradua

Diinstrusikan Kapolri kepada masing masing Kapolda untuk mendalami kerjasama MoU dengan seksama dan membicarakan dengan instansi yang terkait dan mengambil inisiatif untuk menghindari terjadinya pemotongan-pemotongan, kemudian Kapolda perintahkan kepada Kapolres agar segera kumpulkan Bhabinkamtibmas untuk memberikan penjelasan mengenai apa saja yang boleh dikerjakan dan apa saja yg tidak boleh terkait dana pembangunan Desa.

“Nanti 2 bulan lagi saya akan adakan kembali Vidcon terkait masalah ini untuk tingkat Polda petugas harian diawasi oleh Dir Binmas dan tingkat Polres oleh Kasat Binmas. Kegiatan dilaporkan secara bertahap dari tingkat Polsek, Polres dan Polda yang nantinya Kapolda akan melaporkan ke Kakor Binmas untuk tingkat Mabes Polri,” ucap Jendral Tito.

Baca Juga!  Henry Teddi Silalahi Terpilih Pimpin Gapensi Siantar - Simalungun 2017-2022

Kapolri menekankan tugas ini merupakan sebuah amanah untuk Polri dalam berkontribusi dalam penggunaan Desa. “Saya berharap agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak mempermalukan institusi,” ujarnya.

Diakhir Vidcon, Kapolri mengatakan bahwa dalam program dana Desa ini akan diberikan penghargaan untuk Bhabinkamtibmas yang berperan aktif untuk menjalankan program ini, tidak hanya untuk Bhabin saja tetapi para Kapolsek, Kapolres dan Kapolda juga akan mendapatkan penghargaan yang aktif sebaliknya apabila ada yang ikut menyalah gunakan dana desa akan diberikan hukuman dan tindakan disiplin. (EBN/Red)

Loading...