Bahas Pembelajaran Tatap Muka, Pemprov Sumut Kumpulkan Para Ahli

0
36
Wagub Sumut Musa Rajekshah saat memberikan keterangan usai bahas sekolah tatap muka bersama para ahli. (Foto: Istimewa)
Dijual Rumah

Medan, buktipers.com –  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) mengumpulkan sejumlah ahli dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan serta kesehatan.

Mereka membahas soal rencana pembelajaran tatap muka (PTM) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman, Kota Medan, Jumat (11/6/2021) petang.

Langkah ini diambil bertujuan agar Pemprov Sumut tidak salah dalam mengambil keputusan terkait PTM.

Sejumlah ahli yang diundang di antaranya dari Ikatan Dokter Anak Cabang Sumut (IDAI) Sumut, Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Sumut, Satgas Penananganan Covid-19 Sumut dan lainnya.

Sementara  untuk stakeholder hadir yakni Wali Kota Medan Bobby Nasution, Plt Sekda Binjai Irwansyah Nasution, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Deliserdang Citra Effendi Capah, serta Kadis Pendidikan dan Kesehatan Medan-Binjai-Deliserdang (Mebidang).

Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah mengatakan, prosedur sekolah tatap muka harus jelas di setiap daerah. Ini sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Nomor 23425/A5/HK.01.04/2021 tanggal 8 April 2021. Selain itu, kondisi penyebaran Covid-19 daerah tersebut menjadi perhatian utama pemprov memberikan izin sekolah tatap muka.

“Keputusan sekolah tatap muka itu bukan keputusan Sumut, tetapi nasional. Dengan catatan Standar Operasional Prosedur atau SOP-nya harus jelas. Bila dibuka ada syarat yang harus diikuti, bila zona merah tidak mungkin dibuka,” kata Ijeck-sapaan akrab Musa Rajekshah, Jumat (11/6/2021).

Ijek merasa perlu tim khusus yang bertugas untuk melihat langsung kesiapan sekolah-sekolah menyelenggarakan PTM terbatas.

Tim khusus ini terdiri atas Dinas Pendidikan setiap daerah sebagai leading sector (sektor pemimpin) dan Dinas Kesehatan sebagai support sector (sektor pendukung). “Bila dibuka perlu ada pengawasan yang ketat terkait penyelenggaraan PTM terbatas di sekolah, pengawasan terkait SOP-nya. Kita tidak ingin ada klaster-klaster baru yang timbul setelah membuka sekolah tatap muka,” katanya.

Salah satu persyaratan utama PTM berdasarkan SKB Empat Menteri Nomor 23425/A5/HK.01.04/2021 tanggal 8 April 2021 yakni vaksinasi Covid-19 lengkap pendidik dan tenaga pendidik.

 

Sumber : iNews.id