Beranda Nasional Bahaya Praktik Politik Dinasti Pada Pilkada 2018 Di Kabupaten Dairi

Bahaya Praktik Politik Dinasti Pada Pilkada 2018 Di Kabupaten Dairi

815
0
IMG-20180202-WA0019
Loading...

Oleh: Nelson Sinaga

BuktiPers.Com – Bogor (Jabar)

PRAKTIK politik dinasti sepanjang era reformasi benar-benar menggurita. Untuk kali kesekian publik disuguhi praktik politik dinasti. Kali ini lakonnya adalah Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Hartini. Dia merupakan istri mantan bupati Klaten. Sri Hartini mendadak terkenal lantaran ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam suatu operasi tangkap tangan (OTT). KPK pun menetapkan Sri sebagai tersangka kasus dugaan suap. Kini dia resmi menjadi tahanan KPK.

Saat ditangkap KPK (30 Desember 2016), Sri baru menjabat beberapa bulan sebagai bupati Klaten untuk periode kedua. Karena begitu lama berkuasa, pengaruh Sri dan keluarganya sangat besar. Maka, tidak mengherankan jika publik menggunjingkan praktik politik dinasti di Kabupaten Klaten. Dalam OTT itu, KPK mengendus adanya praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Klaten.

Sebelum kasus Sri ramai diperbincangkan dalam konteks politik dinasti, publik telah mengenal sosok Ratu Atut Chosiyah. Dia pernah menjadi wanita terkuat sekaligus gubernur Banten. Ratu Atut dan keluarganya juga begitu berkuasa. Jabatan publik di lingkungan Pemprov Banten dan sekitarnya berada dalam kekuasaan Ratu Atut. Sejumlah proyek di lingkungan Pemprov Banten juga berada dalam kekuasaan Ratu Atut dan keluarganya.

Sejujurnya, bukan hanya Sri Hartini dan Ratu Atut yang telah membangun politik dinasti. Banyak elite di negeri ini juga melakukan politik dinasti. Fenomena itu terjadi tidak hanya di lingkungan eksekutif. Di sejumlah jabatan di legislatif juga terjadi praktik politik dinasti. Indikatornya, sebagian anggota legislatif, mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat, memiliki kerabat dengan elite partai politik dan pejabat tertinggi di eksekutif.

Baca Juga!  Jokowi: Saya Tak Akan Beri Ruang Perusuh-perusuh yang Merusak Negara

Modus politik dinasti biasanya dilakukan penguasa dengan menempatkan orang-orang yang masih berhubungan darah, keturunan, atau kerabat sebagai pejabat publik. Penguasa juga menempatkan orang-orang kepercayaan untuk menduduki posisi penting di pemerintahan. Mereka pasti orang yang sangat berjasa dan berpeluh keringat saat perebutan kekuasaan. Mereka umumnya pernah menjadi tim sukses atau relawan politik.

Politik dinasti jelas bertentangan dengan budaya demokrasi yang sedang tumbuh di negeri tercinta. Sebab, politik dinasti pasti mengabaikan kompetensi dan rekam jejak. Bahkan, politik dinasti bisa mengebiri peran masyarakat dalam menentukan pemimpin. Yang menyedihkan, politik dinasti sengaja dibingkai dalam konteks demokrasi. Dalam alam demokrasi prosedural sekarang, masyarakat seakan diberi peran.

Jika diamati secara saksama, jelas sekali masyarakat tidak memiliki kebebasan menentukan pilihan. Hampir semua calon anggota legislatif, calon kepala daerah, dan calon pejabat publik yang diajukan telah diskenario. Pemenangnya harus orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan elite-penguasa. Jika tidak memiliki hubungan kekeluargaan, calon yang dimenangkan adalah mereka yang memberikan uang sebagai mahar jabatan.

Dalam perspektif Ibn Khaldun (1332–1406), politik dinasti dinamakan ashabiyah (group feeling), Ibn Khaldun dalam The Muqaddimah an Introduction to History (1998) menyebut politik ashabiyah sebagai gejala yang bersifat alamiah. Sebab, umumnya penguasa selalu ingin merekrut orang yang memiliki hubungan kekerabatan sebagai bawahannya.

Modal untuk membuat regulasi sejatinya sudah ada. Misalnya, larangan terhadap seseorang menjadi kepala daerah lebih dari dua periode. Sayang, peraturan itu disiasati beberapa kepala daerah yang tidak boleh mencalonkan diri karena sudah menjabat dua periode. Caranya, mencalonkan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan dirinya. Cara lainnya, mencalonkan orang-orang yang bisa menjamin keamanan dirinya dari kasus hukum setelah tidak lagi berkuasa.

Baca Juga!  Hentikan Penyelidikan Kasus AKP Sulman Aziz, Ini Penjelasan Bawaslu Garut

Bermula dari budaya politik kekerabatan itulah, praktik politik dinasti semakin menggurita. Idealnya, batasan maksimal dua periode juga berlaku untuk jabatan di legislatif. Hal tersebut penting supaya publik tidak disuguhi caleg 4L (lu lagi, lu lagi). Karena itu, pemerintah harus merancang regulasi tentang boleh tidaknya kerabat dekat maju sebagai pejabat eksekutif dan legislatif. Peraturan itu penting untuk meminimalkan budaya politik dinasti.

Praktik politik dinasti pada saatnya akan mengganggu proses checks and balances antarlembaga negara. Fungsi saling mengontrol pasti tidak bisa maksimal jika sejumlah jabatan publik dikuasai satu keluarga besar. Padahal, untuk menyemai nilai-nilai demokrasi, fungsi kontrol penting. Jika kontrol terhadap pemerintah lemah, terjadilah budaya kolutif dan koruptif.

Melanggengkan politik dinasti sama saja dengan membiarkan tata kelola pemerintahan daerah yang tidak akuntabel dan tidak demokratis. Dalam politik dinasti, tata kelola pemerintahan menjadi personal di lingkaran keluarga, mengelola sebuah daerah diibaratkan mengelola sebuah keluarga.

Bukan hanya persoalan besarnya potensi korupsi, politik dinasti juga akan berdampak pada berbagai urusan keseharian masyarakat terkait pelayanan publik. Orientasi politik dinasti bukan melayani publik, tetapi bagaimana dia bisa melanggengkan kekuasaan.

Tujuan kepala daerah itu yang melayani publik berorientasi pada visi misi dan program. Tetapi kalau politik dinasti yang lahir dari upaya untuk sekadar melanggengkan kekuasaan kita biarkan,dampaknya jangan pernah berharap banyak untuk pelayanan publik yang prima.

Baca Juga!  Pendiri Taman Wisata Matahari Tewas Di Aliran Sungai Ciliwung

Bagaimana Dengan Pilkada Dairi Tahun 2018?

Jelas tak terbantahkan siapapun, modus dan aroma bahaya praktik politik dinasti tercium pada Pilkada Dairi 2018. Pakar politik manapun di planet ini menilai bahwa Pilkada Kabupaten Dairi 2018 adalah praktik politik dinasti. Mungkin publik menyadari skenario panggung terbesar di Kabupaten yang kesohor dengan hasil tanaman kopi, tapi sayang itu zaman dulu.

Kini, praktik politik dinasti sedang dimainkan oleh para politikus. Masyarakat diajak berpikir lebih jeli, cerdas dan “Rasional” dalam menentukan siapa sang pemimpin untuk lima tahun kedepan. Masa depan Kabupaten “Dairi” ada dalam hati nurani rakyat. Moment menuju pilkada menjadi waktu berpikir dan merenung.

Hallo apa kabar Dairi 10 tahun sebelumnya. Bagaimana persentase perkembangan bidang, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesejahteraan masyarakat. Prestasi apa yang telah Ditorehkan pemimpin sebelumnya. Siapakah dan bagaimana latar belakang kandidat Bupati, mestinya pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan bukti bukan sebuah janji yang sepertinya hanya angin surga belaka.patut diperbincangkan dan dipertanyakan. Yah…, mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang saja, seperti lirik lagu ebiet.G.

Sebagai Putra Anak bangsa yang mencintai penuh tanah “Dairi”, patutlah kita waspada betapa bahaya Praktik Politik “Dinasti”. Jika tidak bisa membendung praktik ini, niscaya menjadi “malapetaka” bagi seluruh warga Dairi serta membuktikan kita masih gagap dalam memilih pemimpin yang amanah.

Namun, warga Dairi pasti mengharapkan “Perubahan” yang bermartabat serta adil dan sinergis. “Perubahan” adalah kemenangan terbesar dalam sebuah demokrasi serta “Perubahan” itu pula bukti kemajuan. (Red)

Loading...