Bappeda Labuhanbatu Adakan FGD Tentang Pembentukan Pokja

0
2
Bappeda Labuhanbatu adakan FGD tentang Pembentukan Pokja
Dijual Rumah

Labuhanbatu, buktipers.com – Bappeda Labuhanbatu adakan Forum Group Discussion (FGD) tentang pembentukan kelompok kerja (Pokja) dan sekretariat integrasi penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) Kabupaten Labuhanbatu, di Ruang Rapat Kantor Bupati, Kecamatan Rantau Selatan, Jumat (18/03/2022).

Dalam paparannya, Kepala Bappeda Kabupaten Labuhanbatu, Hobol Zulkifli Rangkuti, S. Sos, MM menyampaikan, perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Labuhanbatu yaitu Perbankan berjumlah 18 perusahaan, BUMN non Perkebunan berjumlah 3 perusahaan, perkebunan kelapa sawit berjumlah 36 perusahaan, pabrik kelapa sawit berjumlah 7 perusahaan dan pabrik karet berjumlah 1 perusahaan.

Ia juga menjelaskan maksud dari FGD tersebut diharapkan dapat mengoptimalisasi potensi sumber – sumber pembiayaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mensinergikan peran pemerintah dan perusahaan dalam pembangunan daerah melalui pemanfaatan dana CSR secara terintegrasi, terukur dan berkelanjutan, memfasilitasi perusahaan dalam penyaluran dana CSR sesuai dengan prioritas pembangunan, harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu yang mendukung operasional perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Narasumber, Dosen FISIP UNSRI, Dr. Ir. Abdul Nadjib, MM menyampaikan, permasalah yang sering muncul dalam pemanfaatan dana CRS yaitu belum semua perusahaan menyampaikan laporan rencana dan realisasi CSR, sehingga belum dapat menggambarkan peran serta dunia usaha secara menyeluruh dalam pembangunan daerah, dan masih rendahnya political will pimpinan perusahaan dalam pemanfaatan dana CSR untuk pembangunan daerah.

Namun, ia juga menyampaikan solusi yang dapat dilakukan Pemkab dalam mengatasinya yaitu dengan meningkatkan kesadaran pihak perusahaan tentang pentingnya laporan pelaksanaan CSR, mengoptimalkan peran forum CSR-PKBL dalam komunikasi intensif dengan BUMN/BUMS sebagai anggota forum dalam perencanaan program, perlu adanya regulasi yang jelas tentang pemanfaatan dana CSR untuk pembangunan daerah yang terkena dampak langsung operasionalisasi perusahaan.

Turut hadir, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sortauli Triana Manurung, ST, Sekertaris Kelautan dan Perikanan, Rosmaidayani HSB, Kabid SMP Dinas Pendidikan, Tongku Ridwan, ST, Kabid Pelatihan Disnaker, Andi Ramadhan, Kabid Bidang Balitbang, Neny Daniaty, Kabid Sospem Balitbang, Azri Ahda, perwakilan Diskop UMKM, dan perwakilan Disperindag.

 

(Syafii Harahap)