Baru Dua Hari Sertijab, Kantor Bupati Paluta diseruduk Bara API

0
577
Demo LSM Bara API Kekantor Bupati Paluta (Photo : Lomo S)
Dijual Rumah

Buktipers.com – Paluta (Sumut)

Dua hari Usai Serah Terima Jabatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Priode 2018 – 2023, Puluhan Massa Yang Tergabung di dalam DPC LSM Barisan Rakyat Anti Korupsi (Bara Api) mendatangi kantor Bupati Paluta yang terletak di jalan lintas Gunungtua-Padang Sidimpuan KM 3 Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Paluta, Rabu (5/12/2018).

Kedatangan massa untuk menyampaikan Aspirasi dan tuntutan kepada Bupati agar Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah (BNPD) dan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) supaya dicopat dari Jabatannya karena diduga melanggar Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Copot Kadis Perhubungan, Kaban BPBD dan Kadis Dispora” Teriak Massa yang diketuai Mora Bangun Simbolon.

Menurut Bara Api ke Tiga Kadis ini tidak Profesional dan Koperatif terhadap surat Klarifikasi UU KIP nomor 14 tahun 2008. “Berarti Anugerah yang diberikan Gubernur Sumatera Utara kepada Kabupaten Paluta sebagai Kabupaten terbaik di Sumatera Utara atas keterbukaan Informasi Publik itu bohong” katanya.

Selain itu Bara Api juga menuntut Kinerja APIP yang diduga lambat dalam menangani laporan kasus penggunaan dana Desa Simbolon tahun anggaran 2015,2016 dan 2017 yang diduga merugikan negara.

Dari Pantauan Media Aksi damai yang dilakukan para pengunjuk rasa sempat menyebabkan Kemacetan Lalu lintas karena massa memblokade jalan dengan cara tidur di ruas Jalan lintas karena hampir satu jam orasinya tak ada satu pun perwakilan dari kantor bupati yang keluar untuk menyahuti tuntutan mereka.

Melihat suasana mulai tidak kondusip Ali Akbar S sebagai Asisten III didampingi Pihak Insfektorat dan Kepal Bidang Informasi dan Komunikasi Julfikar Harahap dari Dinas Informasi dan Komunikasi datang menjumpai para demontran.

Dihadapan Massa Ali Akbar S menyampaikan bahwa masalah Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dinas adalah sepenuhnya Hak Progratif Kepala Daerah (Bupati), dan kalau memang ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan kepala dinas tersebut akan kita sampaikan kepada pimpinan.
“kita akan sampaikan tuntutannya kepada pimpinan” katanya dihadapan massa

Sementara Julfikar mewakili dari Dinas Infokom menjelaskan keterbukaan informasi publik itu sudah jelas regulasi dan aturan mainnya dan kalau tidak sepakat silakan ajukan ke KIP.

Lebih lanjut Julfikar menyampaikan terkait penganugerahan yang diberikan Gubernur Sumatera Utara kepada kabupaten Paluta itu tolak ukurnya bukan tidak ada memberikan informasi tetapi bagaimana dia menyelesaikan informasi tersebut, persoalan puas dan tidak puas seseorang menerima informasi itu adalah di pengadilan dan ada tindak pidananya.
“jadi tidak benar kita bohong atas Informasi Publik” katanya.

Perwakilan Insfektorat (APIP) juga sebagai ketua tim yang menangani desa simbolon menjelaskan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sudah disampaikan ke Kejari Paluta.
disampaikannya di hadapan massa pihaknya (APIP) sudah melaksanakam audit ke desa Simbolon dan disitu kita menemukan kerugian negara untuk tahun 2017 sekitar 81.573.000 dan kita sudah sarankan untuk dikembalikan ke rekening desa dan sampai saat pihak kami belum menerima bukti pengembaliannya.
“dari hasil audit kita menemukan kerugian negara dan kita sudah sarankan untuk dikembalikan ke rekening desa” katanya.

Mendapat jawaban tersebut massa mebubarkan diri dengan tertib, sebelumnya massa juga melakukan aksi yang sama di kantor kejari Paluta. (Ls)