Bendahara DLH Karo Divonis 3 Tahun Penjara di Pengadilan Tipikor Medan

0
176
Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karo, Herlina Rahmah Batubara divonis hukuman 3 tahun penjara denda Rp 50 juta susider 2 bulan di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (21/3/2019). TRIBUN MEDAN/VICTORY HUTAURUK
Dijual Rumah

Buktipers.com – Medan

Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karo, Herlina Rahmah Batubara divonis hukuman 3 tahun penjara denda Rp 50 juta susider 2 bulan di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (21/3/2019).

Majelis Hakim yang diketuai Achmad Sayuti mengungkapkan bahwa terdakwa terbukti menggelapkan sisa anggaran sebesar Rp 189.930.000 dalam kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tahun 2017 dengan anggaran Rp 420 juta.

Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Herlina juga harus membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp 150 juta atau menjalani hukuman tambahan 1 tahun penjara.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Dapot Manurung yang menuntutnya 5 tahun penjara denda 150 juta sisider 6 bulan serta UP Rp 150 juta subsider enam bulan kurungan.

“Menimbang, memutuskan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi hingga menghukum terdakwa dengan hukuman 3 tahun penjara denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan,” terang Hakim Achmad.

Majelis hakim berpendapat hal yang memberatkan terdakwa adalah belum dikembalikannya kerugian negara serta terdakwa merupakan seorang aparatur sipil negara (ASN).

“Hal yang meringankan terdakwa selalu bersikap kooperatif selama persidangan,” cetusnya.

Menanggapi putusan tersebut terdakwa, Herlina yang mengenakan kemeja putih dengan celan bahan hitam balutan jilbab biru merah ini tampak terkejut dan langsung saja berkonsultasi dengan kuasa hukumnya. “Masih pikir-pikir yang mulia,” tuturnya.

Langsung saja, Herlina langsung memeluk suaminya, ia tampak tegar dan tak sedikitpun meneteskan air mata. Terdakwa bersama kuasa hukum dan keluarga langsung berdiskusi bersama keluarga di luar gedung PN Medan untuk membicarakan langkah hukum selanjutnya.

Saat diwawancarai Tribun, Herlina tak mengakui dirinya melakukan korupsi dana Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

“Belum tahulah bang sama pengacara aja yaa.Akupun enggak ngerti, pengacara aja sama dia. Ya saya merasa enggak melakukan korupsi, bagus kupulangkan saja kalau memang saya ambil,” tuturnya.

Pengacara Terdakwa, Dian Maya Sari Sinaga mempersoalkan tidak pernah dihadirkannya kepala dinas sebagai saksi kunci dalam persidangan ini.

“Kadisnya enggak dipanggil bahkan laporan kegiatan kita tidak ada dan sudah dikoyak,” tuturnya.

Ia menambahkan pihaknya masih berkoordinasi dengan keluarga terkait langkah selanjutnya apakah banding atau menerima. “Ya inilah bang kita masih mau diskusi sama keluarga, karena ada info kalau kita banding malah tuntutannya lebih tinggi,” pungkasnya.

Jaksa Dapot Manurung menerangakan bahwa ada kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran (TA) 2017 dengan anggaran Rp 420 juta.

Bahwa terdakwa menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambahan Uang (TU) untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, Timotius Ginting dalam rangka tambahan uang persediaan.

“Permintaan itupun disetujui oleh Timotius selaku Pengguna Anggaran (PA). Kemudian, terdakwa Herlina menarik uang untuk kegiatan tersebut dan memberikan sebesar Rp 225.514.150 kepada Ida Andayani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Gloria Hosianna br Tarigan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),” kata JPU.

Usia melaksanakan tugasnya, Ida dan Gloria mengembalikan sisa dana sebesar Rp 15.444.450 kepada terdakwa Herlina. Sisa dana masih dipegang oleh terdakwa Herlina dan belum dipertanggungjawabkan. Terdakwa Herlina juga membuat SPJ-TU Nihil pada tanggal 22 Desember 2017 dengan memalsukan tanda tangan Timotius Ginting pada dokumen-dokumen yang ada.

Selanjutnya, Dokumen dipalsukan dengan maksud menguntungkan terdakwa sendiri karena sisa dana yang ada pada penguasaan Herlina tidak pernah disetorkan oleh terdakwa ke Kas Daerah melainkan hanya berupa dokumen saja dan tidak melalui prosedur yang benar.

Pada Maret 2018, Timotius Ginting baru mengetahui bahwa masih ada dana yang tidak habis dipakai dan tidak dikembalikan ke kas daerah.

Lalu, Timotius meminta agar terdakwa segera mengembalikan dana yang masih dalam penguasaannya untuk disetorkan ke kas daerah.

“Namun, terdakwa tidak bisa menyanggupinya dan hanya memberikan uang tunai sebesar Rp 20 juta kepada Timotius Ginting pada tanggal 19 Maret 2018. Sehingga masih ada dana yang masih belum bisa dikembalikan oleh terdakwa Herlina sebesar Rp 189.930.000,” pungkas Dapot.

Sumber : tribunnews.com