Benny Tjokro Cs Didakwa Rugikan Negara Rp16,8 Triliun Kasus Korupsi Jiwasraya

0
125
Benny Tjokro cs didakwa merugikan keuangan negara Rp16,8 triliun di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/6/2020). (Foto: iNews.id/Irfan Ma'ruf)
Dijual Rumah

Jakarta, buktipers.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Benny Tjokrosaputro cs merugikan keuangan negara Rp16,8 triliun. Direktur Utama (Dirut) PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro bersama 5 terdakwa lainnya diduga melakukan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya.

5 terdakwa lainnya yaitu, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo, Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan dan Direktur Utama PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto.

“Memperkaya diri Terdakwa Hendrisman Rahim atau orang lain yaitu Hary Prasetyo, Syahmirwan, Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp16.807.283.375.000,00 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut,” kata JPU Bima Suprayoga membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2020).

Kerugian negara tersebut, dia memaparkan, merujuk laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan pemeriksa keuangan (BPK) dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008-2018

Nilai tersebut merupakan laporan hasil pemeriksaan.

Hendrisman, menurut Bima, selaku Direktur Utama PT AJS sejak 2008-2018 telah menggunakan dana hasil produk PT AJS berupa produk nonsaving plan, produk saving plan maupun premi korporasi yang keseluruhan bernilai kurang lebih Rp91,1 triliun. Perbuatan ini dilakukan bersama-sama dengan Direktur Keuangan PT AJS Hary Prasetyo dan Kepala Divisi Investasi periode 2008-2014, Syahmirwan.

Ketiga pejabat PT AJS itu disebut melakukan pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT AJS yang tidak transparan dan tidak akuntabel dengan melakukan kesepakatan tanpa penetapan Direksi PT AJS.

Dalam kurun waktu 2008-2018, Bima memaparkan, Hendrisman membuat kesepakatan dengan Hary Prasetyo dan Syahmirwan agar pengelolaan dana PT AJS diserahkan kepada Heru Hidayat dan Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tirto untuk mengatur pengelolaan dana PT AJS. Kesepakatan itu dilakukan dengan sejumlah pertemuan.

Penyerahan itu dilakukan dengan melakukan pengaturan dan pengendalian saat pembelian dan penjualan kembali saham-saham termasuk subscription dan redemption pada reksa dana serta mengatur pihak lawan transaksi (counterparty). Selain itu juga, mengatur jenis saham, volume dan nilai saham yang hendak dibeli ataupun dijual kembali.

“Pengaturan dan pengendalian pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT AJS yang diserahkan kepada Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tirto yang seharusnya dilakukan oleh manajemen PT AJS tidak lagi difungsikan sebagaimana mestinya dan Komite Investasi difungsikan hanya sebagai alat untuk melegalisasi seluruh kegiatan,” ujar Bima.

Dia berpandangan saham yang dibeli PT AJS bukan merupakan saham yang likuid. Saham tersebut juga tidak memiliki fundamental perusahaan yang baik karena telah melalui kesepakatan tanpa ketetapan direksi sebelumnya.

“Dalam melakukan pengaturan pengelolaan Investasi Saham dan reksa dana PT AJS, Terdakwa Hendrisman bersepakat dengan Hary Prasetyo dan Syahmirwan untuk memilih Manajer Investasi yang khusus mengelola dana PT AJS. Pengelolaan dan pengaturan saham sepenuhnya diserahkan kepada Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tirto,” kata Bima.

“Manajer Investasi yang dipilih tidak mengetahui secara pasti nama saham yang ditempatkan, kualitas dan jumlah saham yang ditempatkan ke dalam reksa dana,” ujarnya.

Bima menuturkan, Hendrisman, Hary dan Syahmirwan telah melakukan pembelian saham BJBR, PPRO dan SMBR walaupun kepemilikan saham tersebut telah melampaui ketentuan yang diatur dalam Pedoman Investasi yaitu maksimal sebesar 2,5 persen dari saham beredar.

Pembelian saham tersebut, dilakukan dengan tujuan mengintervensi harga yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional.

Ke-6 terdakwa, menurut Bima, mengatur dan mengendalikan 13 Manajer Investasi dengan membentuk produk reksa dana khusus untuk PT AJS agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying reksa dana PT AJS dapat dikendalikan Joko Hartono Tirto.

Padahal, mereka mengetahui transaksi pembelian/penjualan instrumen keuangan yang menjadi underlying pada 21 produk yang dikelola 13 Manajer Investasi tidak memberikan keuntungan investasi. Bahkan, transaksi tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan.

Atas perbuatannya, 6 terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

 

Sumber : iNews.id