Berdalih untuk Uang Koperasi, Dana BLT UMKM di Pesibar “Dipungli” Hingga Rp1 Juta per Orang

0
278
Ilustrasi pungli. (Net)
Dijual Rumah

Pesisir Barat, buktipers.com – Program Bantuan Presiden (Banpres) produktif atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, di Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), diduga jadi ajang pungutan liar (Pungli) oleh oknum yang mengaku sebagai pengurus Koprasi Tanera.

Menurut pengakuan beberapa warga penerima bantuan, pungutan tersebut terjadi saat si penerima bantuan, pulang ke rumah, setelah mencairkan uang dari Bank.

Tak tanggung-tanggung, besaran yang dipungut mencapai Rp450 ribu hingga Rp1 juta per-orang, dengan alasan untuk biaya pengurusan berkas-berkas.

“Setelah saya pulang mencairkan dana bantuan itu di Bank, mereka datang ke rumah, meminta setoran. Katanya, selaku pengurus, Rianto lah yang sudah bersusah payah mengurus pemberkasannya itu. Ya awalnya, saya kasih Rp300 ribu, tapi diminta lagi nambah Rp150 ribu, jadi semuanya Rp450 ribu,” ungkap Muhtadin, warga Pekon Kebuayan, Kecamatan Karya Penggawa, saat ditemui wartawan, di kediamannya, pada Senin (28/12/2020).

Ditemui disela kesibukannya, Rianto yang sehari-harinya bekerja sebagai Tenaga Honorer di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pesibar, mengakui adanya pungutan tersebut.

Namun ia berkilah, bahwa pungutan itu telah disetorkannya semua kepada Anton untuk  koperasi.

“Ya itu betul, tapi itu untuk uang koperasi. Karena sebenarnya, pungutan itu petunjuk dari pak Anton dan Pun Putrawan. Untuk lebih jelasnya, silahkan tanya saja lansung ke pak Anton atau Pun Putrawan,”terangnya singkat.

Senada dengan Muhtadin, beberapa warga Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan, juga mengaku telah dimintai setoran Rp1 juta per orang oleh Anton, selaku pengurus koperasi.

Katanya, dana tersebut untuk biaya pengurusan berkas-berkas  yang diajukan ke Kementerian Koperasi dan UMKM di Jakarta.

“Diminta 1 satu juta sama Hazirin. Hazirin itu orang suruhannya Anton,”ujar salah satu warga Pekon Marang yang meminta identitasnya agar tidak disebutkan.

Dikonfirmasi, Anton selaku Ketua Koprasi Tanera, mengakui adanya pungutan tersebut.

Menurutnya, itu merupakan hasil kesepakatan antara koperasi dengan masyarakat penerima bantuan.

“Itu bukan pungutan, tapi saya menyebutnya iuran koperasi, dan tidak ada paksaan. Dan itu juga bukan pekerjaan saya saja, di dalamnya ada Pun Putrawan dan Iwan Zubir,”pungkasnya.

(Andi)